Page 410 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949

Sungguhpun belum ada sesuatu undang-
undang jang mendjamin dan mengatur hak-hak
demokratis dari perwakilan rakjat, hak-hak itu
sudah didjalankan dan diterima oleh pihak jang
bersangkutan seolah-olah hak itu sudah ditetapkan
dengan undang-undang atau undang-undang
dasar. Suatu Tjontoh jang njata dan jang masih
aktuil, ialah hak enquete. Untuk menjelidiki hal-
hal jang menjebabkan pemogokan Delanggu Badan
Pekerdja telah memakai hak enquete, membentuk
Tanggal 16 panitia enquete. Panitia ini diperlakukan baik oleh
Oktober 1945 pemerintah maupun oleh rakjat demikian rupa,
adalah saat seolah-olah sudah ada undang-undang enquete

permulaan jang memberi kekuasaan kepada panitia itu. Rupa-
rupanja, djika orang betul-betul hendak mentjari
dan proses kebenaran dan keadilan dengan sendirinja mengakui
mewujudkan hak2 demokratis dari perwakilan rakjat, Undang-
kedaulatan rakjat undang jang mendjamin adanja hak2 itu tidaklah

(demokrati- begitu perlu.

seringsproces) Saudara2! Tanggal 16 Oktober 1945 adalah
saat permulaan dan proses mewujudkan kedaulatan
rakjat (demokratiseringsproces), bermula di Pusat
Pemerintahan, kemudian diteruskan kepada
Pemerintahan Daerah, maka oleh sebab itu lebih tepat
djika peringatan hari ini tidak dinamai peringatan
3 tahun Badan Pekerdja melainkan peringatan 3
tahun demokrasi. Pidato peringatan inipun akan
saja sesuaikan dengan sifat itu. Saja tidak akan
menguraikan sekarang ini berita tahunan dari
Badan Pekerdja, melainkan membahas beberapa hal
jang berhubungan dengan demokratiseringsproces
tadi itu.

Dalam process ini Badan Pekerdja telah dapat
mentjapai kedudukan jang kuat. Hanja dalam satu
hal kedudukannja amat lemah dipandang dari
sudut demokrasi. Jaitu dalam hal pembentukan dan
susunannja sendiri.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 409
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 409 11/18/19 4:53 AM