Page 405 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

5.7.4 BP KNIP Mr. Assaat merespon
Peristiwa Madiun 1948

Peristiwa Madiun 1948 dikaitkan dengan kepemimpinan Musso,
pemimpin PKI, dan Amir Syarifuddin, mantan PM RI, dalam suatu
pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Amir Syarifuddin juga adalah
pemimpin Sayap Kiri Front Demokrasi Rakyat (FDR) dalam KNIP yang
kerap mengkritik dan tidak menyetujui langkah-langkah yang diambil
oleh Kabinet Hatta. Pada hari terjadinya Peristiwa Madiun, yaitu
tanggal 19 September 1948, para anggota FDR dan PKI menguasai
kota Madiun, membunuh Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo, seorang
nasionalis bernama Dr. Muwardi, dan juga beberapa tokoh politik
dan agama di Madiun, serta mengklaim berdirinya “Republik Soviet
Indonesia”. Presiden Soekarno segera merespon keadaan dengan
menyatakan bahwa negara dalam keadaan bahaya dan mengeluarkan
pernyataan melalui RRI Yogyakarta, yaitu “Pilih Musso dengan PKI-nya
atau pilih Soekarno-Hatta”.
Pada tanggal 20 September 1948, BP KNIP segera bersidang
untuk membahas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil
terkait peristiwa ini. Sidang BP KNIP mendengar penjelasan Hatta
tentang perkembangan situasi politik dan posisi RI setelah terjadinya
Pemberontakan Madiun. Selanjutnya, Hatta mengajukan kepada
BP KNIP mengenai RUU yang mengusulkan untuk memberian
kekuasaan penuh kepada Presiden selama tiga bulan untuk mengatasi
pemberontakan di Madiun.
Pada tanggal 20 Anggota BP KNIP merespon usulan RUU yang diajukan Hatta.
K. Werdoyo (PBI), Syamsuddin (Masyumi), Maruto Nitimiharjo (Partai
September 1948,
Rakyat), Abidin (non-partai), Kasman Singodimejo (Masyumi), Ny.
BP KNIP segera Rasuna Said (Sumatera), dan Iskandar Tejasukmana (Sumatera)

bersidang untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Diantara mereka, K. Werdoyo
membahas tidak setuju dengan RUU ini karena sudah sesungguhnya negara telah
memiliki UU Keadaan Bahaya. Hatta menjawab dengan mengatakan
mengenai
bahwa UU Keadaan Bahaya saja tidak cukup untuk menjaga
langkah-langkah keselamatan negara, terutama untuk mengatasi pemberontakan FDR/

yang perlu PKI. Ia mengharapkan dukungan sepenuhnya dari BP KNIP untuk
656
diambil terkait segera bertindak menumpas pemberontakan. RUU ini pada akhirnya
disetujui oleh BP KNIP.
peristiwa ini.
Di dalam tubuh KNIP sendiri terdapat dua kelompok yang

656 Nasional, 21 September 1948 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 213

dpr.go.id 404

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 404 11/18/19 4:53 AM