Page 402 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 402
K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949
5.7.4 BP KNIP dan Permasalahan dengan
Belanda tahun 1948
Perundingan antara Indonesia dengan Belanda berjalan dengan
sangat intensif pasca Perjanjian Renville. Pada tanggal 10 Juli 1948,
Seksi Luar Negeri dan Panitia Politik dari BP KNIP mengadakan rapat
di Yogyakarta. Susunan panitia rapat tersebut, antara lain:
1. Ketua: Iskandar Tejasukmana
2. Wakil Ketua: Luat Siregar
3. Anggota: Sj. St. Makmur, S.M. Abidin, Maruto, Prawoto
Mangkusasmito, dan I. Mangunsarkoro
Berdasarkan
Agenda rapat terbatas ini adalah mendengarkan laporan dari
penelusuran Iskandar Tedjasukmana, Wakil Ketua I BP KNIP yang baru kembali
Tejasukmana, dari perjalanan ke daerah-daerah penguasaan Belanda di Jakarta,
poin-poin di atas Bandung, dan Tasikmalaya. Tedjasukmana menyampaikan poin-poin
penting sebagai berikut:
dapat terjadi oleh 1. Rakyat pada umumnya masih patriotik membela Republik;
karena informasi 2. Semangat perjuangan rakyat tidak mengecewakan; dan
yang diberikan 3. Pada umumnya rakyat kurang mengerti terhadap persoalan
oleh Pemerintah politik internasional, apalagi tentang perundingan
Indonesia-Belanda. 651
Belanda bersifat Berdasarkan penelusuran Tejasukmana, poin-poin di atas dapat
eenzijdig (bias) terjadi oleh karena informasi yang diberikan oleh Pemerintah Belanda
bersifat eenzijdig (bias) akibat tekanan politik yang diberikan Belanda
kepada rakyat. Tejasukmana juga mengunjungi Konferensi Bandung,
Konferensi Federal yang diadakan pada tanggal 27 Mei 1948 di Gedung
Parlemen Negara Pasundan. Menurutnya, para peserta konferensi yang
terdiri dari perwakilan negara dan daerah federal otonom ini telah
terhasut Belanda. Di Bandung, Tejasukmana memberikan informasi
yang utuh kepada mereka yang masih percaya pada Pemerintah RI
tentang perundingan Indonesia-Belanda, mengenai interim regering
(pemerintahan sementara) yang akan dibentuk, dan mengenai Negara
Indonesia Serikat. 652 Perjalanan Tejasukmana ke daerah-daerah
penguasaan Belanda ini penting untuk meneruskan pesan dari pihak
RI, dan juga mengetahui kondisi rakyat. Aktivitas ini juga menjelaskan
peran BP KNIP yang tidak hanya bekerja di dalam persidangan saja,
tetapi juga di luar persidangan sebagai juru bicara pihak RI, sekaligus
sebagai penyelidik.
651 Laporan Rapat Gabungan Seksi Luar Negeri dan Panitia Politik (ANRI, Arsip BP KNIP No. 89, 10
Juli 1948)
652 Ibid.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 401
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 401 11/18/19 4:53 AM
