Page 399 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

3. Seksi Pertahanan, dengan ruang lingkup kerjanya meliputi
Kementrian Pertahanan;
4. Seksi Kemasyarakatan, dengan ruang lingkup kerjanya
meliputi Kementrian Pengajaran, Kesehatan, Agama, dan
termasuk Kementrian Perburuhan dan Sosial; serta
5. Seksi Pembangunan dan Pemuda, dengan ruang lingkupnya
meliputi Kementrian Pembangunan dan Pemuda. 648

Pada tanggal 19 Mei 1948, BP bersidang untuk membahas masalah
tahanan politik yang masih menjalani hukuman pada masa Kabinet
Hatta. Fraksi PNI dan Partai Rakyat mengharapkan pembebasan
para tahanan politik ini, dengan alasan bahwa tenaga mereka sangat
dibutuhkan dalam menghadapi Belanda. Tahanan politik ini adalah
para anggota Persatuan Perjuangan, di antaranya Tan Malaka dan
Mohammad Yamin. Akhirnya, Sidang BP KNIP mengambil keputusan
untuk menerima mosi permohonan kepada Presiden Soekarno untuk
membebaskan para tahanan politik, yang kemudian dikabulkan. Pada
tanggal 12 Juni 1948, Tan Malaka, Mohammad Yamin, Sukarni, Abikusno
Cokrosuyoso, dan beberapa orang tahanan politik lainnya dibebaskan
dari tahanan.

5.7.2 Pandangan BP KNIP mengenai

Sistem Pemerintahan di Daerah RI
Jalannya pemerintahan di daerah-daerah RI telah menjadi
perhatian para anggota BP KNIP sejak beberapa tahun silam. Namun,
pembahasannya baru dapat dilakukan pada tahun 1948, yaitu sejak
tanggal 15 Mei 1948. Sidang BP KNIP mengenai agenda ini dilanjutkan
Jalannya pada tanggal 20 Mei, 17 Juni, dan 19 Juni di tahun yang sama. Pada hari

pemerintahan di yang disebut hari terakhir ini, BP KNIP akhirnya sepakat mengenai
daerah-daerah pengajuan RUU Pokok Pemerintahan di Daerah yang diajukan oleh

RI telah menjadi pemerintah dengan perubahan. Pokok dari RUU ini, setelah direvisi
oleh BP KNIP, adalah sebagai berikut:
perhatian para Daerah RI dibagi atas tiga tingkatan daerah otonom yang

anggota BP KNIP mempunyai pemerintahan dan lapangan pemerintahan sendiri, yaitu
sejak beberapa provinsi, kabupaten atau kota besar, dan daerah desa;

tahun silam. Tiap-tiap daerah mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) yang dipilih langsung oleh penduduk masing-masing. Sidang

648 Nasional, 26 Februari 1948 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 193

dpr.go.id 398

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 398 11/18/19 4:53 AM