Page 397 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Formasi Darurat Sekretariat BP KNIP

1. Mr. Kuncoro Purbopranoto Sekretaris Jl. Dagen (Jayengkarso) No. 39 Yogya
2. R. Udoyo Reviseur Stenograf Ngadisuryan No. 200, Yogya
3. R. Sumarsono Pringgodirejo Wakil Sekretaris Yudonegaran 5/58, Yogya
4. Suwarjo Administrasi Tegalpanggung
5. Dudung Sukarna Administrasi (Ekspedisi – Tik) Pracimasana Kraton Jogja

Sumber: Daftar-daftar Anggota-Anggota Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat, Jang Turut Menjingkir Bersama dengan Pemerintah, dengan
Rombongan Terakhir, dan juga Formasi Darurat Sekretariat Badan Pekerdja K.N. Pusat. ANRI, Arsip BP KNIP No. 14 (22 Agustus 1947)

dengan cara bertukar pikiran dan mendengarkan kesan-kesan dari
pemerintah. 645 Dengan demikian, segala persoalan politik dapat
secepatnya dibahas oleh BP KNIP, termasuk segala bentuk ajakan atau
provokasi Belanda kepada RI. Dalam sidang-sidangnya, perhatian BP
KNIP difokuskan pada permasalahan rill, baik di dalam maupun luar
negeri.

5.7. Pandangan dan Sikap BP KNIP
terhadap Berbagai Isu tahun 1948
5.7.1 BP KNIP dan Responnya pada Masa

Pemerintahan Kabinet Hatta I
Pada Masa pemerintahan Kabinet Hatta, hubungan BP KNIP
dengan pemerintah berlangsung dengan cukup intensif. PM Hatta
secara khusus menekankan kepada para menteri di jajaran kabinetnya
untuk sering mengadakan rapat dengan BP KNIP. Hal ini dapat
dijelaskan dari pandangan Hatta yang menghormati BP KNIP sebagai
Pada Masa representasi praktik demokrasi di Indonesia. Walaupun sistem kabinet
pada masa Hatta adalah kabinet presidensial, Hatta tidak meninggalkan
pemerintahan
BP KNIP sebagai badan legislatif yang dapat memperkuat kinerja
Kabinet Hatta, pemerintah. Pada tanggal 14 Februari 1948, PM Hatta memberikan

hubungan BP keterangan tentang program kabinetnya kepada BP KNIP. Beberapa
KNIP dengan hal yang disinggung dalam keterangan tersebut di antaranya adalah
bahwa sistem kabinet presidensial yang dijalankannya hanya bersifat
pemerintah
sementara untuk meredakan pertikaian antarpartai. Selanjutnya, Hatta
berlangsung berharap akan dapat segera kembali ke bentuk sistem parlementer.

dengan cukup Hatta menjelaskan bagaimana strategi perjuangan pemerintah
intensif. telah berubah dari mempertahankan RI kepada pembentukan RIS. Betul
bahwa RI dalam RIS akan banyak mengorbankan hak dan kekuasaannya.

645 Sidang VI/Rapat ke I Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat di Jogjakarta. ANRI, Arsip BP KNIP
No. 98 (4 Agustus 1947)

dpr.go.id 396

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 396 11/18/19 4:53 AM