Page 392 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949

dipungut biaya langsung oleh perusahaan itu.
Di masa republik, pemerintah menarik pajak radio sebagai ganti
biaya siaran radio pemerintah. Dikatakan juga bahwa jumlah pajak
sebesar lima Rupiah sebulan tidak dianggap berat karena pesawat
radio hanya dimiliki oleh orang berkemampuan ekonomi tertentu.
642
Untuk Pajak Pembangunan, dasar pertimbangan pemerintah dan BP
KNIP adalah banyaknya iuran yang diminta kepada pemilik rumah
penginapan maupun rumah makan kepada Fonds Kemerdekaan dan
fonds-fonds lainnya di masa ini, sehingga diragukan oleh masyarakat
apakah pajak tersebut benar-benar disampaikan kepada pemerintah.
Setelah Oleh karena itu, Pajak Pembangunan diberlakukan dengan pembayaran
penanda- langsung kepada pemerintah.

tanganan
Perjanjian 5.6 KNIP di Masa Genting Revolusi, 1948
Pada tahun 1948, KNIP memasuki masa genting revolusi.
Renville, Perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di
terjadi gejolak atas dek kapal USS Renville menandai sebuah babak baru pada jalannya

politik dalam revolusi Indonesia. Sebelumnya, pada Perjanjian Linggarjati di tanggal
Pemerintah RI. 15 November 1946, Belanda mengakui kekuasaan RI secara de facto atas
Jawa, Madura, dan Sumatera. Agresi Militer Belanda I yang dimulai
pada 21 Juli 1947 membuat pertempuran semakin hebat di daerah-
daerah. Penghentian tembak-menembak yang diumumkan pada
tanggal 4 Agustus 1947 tidak membuat ketegangan antara Indonesia
dengan Belanda berkurang. Dengan disetujuinya Perjanjian Renville,
pencapaian yang dihasilkan oleh TNI di medan peperangan menjadi
sia-sia. Ditambah lagi, tidak ada poin dalam Perjanjian Renville yang
menyebutkan bahwa Belanda mengakui kekuasaan RI secara de facto.
Dalam situasi ini, BP KNIP perlu merespon Perjanjian Renville secara
komprehensif, termasuk juga menghadapi tantangan-tantangan
lainnya pada periode ini.
Setelah penandatanganan Perjanjian Renville, terjadi gejolak
politik dalam Pemerintah RI. Seluruh anggota PNI dan Masyumi
yang tergabung dalam Kabinet Amir Syarifuddin mengundurkan
diri sebagai wujud penolakan atas perjanjian ini. Amir Syarifuddin
pun mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri enam hari setelah
penandatanganan Perjanjian Renville. Pengganti Kabinet Amir
Syarifuddin adalah Kabinet Wakil Presiden Mohammad Hatta. Ia

642 Penjelasan UU No. 12 Tahun 1947

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 391
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 391 11/18/19 4:53 AM