Page 391 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

5.5.6 Permasalahan mengenai
Kecelakaan Perang dan Ketentaraan

Sebagai dampak dari Agresi Militer Belanda I yang dilancarkan
kepada Republik di periode 1947, pemerintah dan BP KNIP mengeluarkan
undang-undang terkait kecelakaan perang, kecelakaan kerja, serta
undang-undang terkait ketentaraan. Melalui UU Kecelakaan Perang
No. 34 Tahun 1947, hak para buruh Indonesia yang tertimpa kecelakaan
karena perang menjadi terjamin. Hal ini termasuk juga pembayaran
ganti rugi kepada buruh yang mengalami kecelakaan kerja, bukan
karena perang, yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1947.
Selain itu, BP KNIP juga turut membahas dan menyetujui terbitnya
Susunan dan Acara Pengadilan Tentara melalui Undang-Undang No.
36 Tahun 1947, membahas dan menyetujui Undang-Undang tentang
Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara No. 40
Tahun 1947, dan juga mengatur tentang Kepenjaraan Tentara melalui
Undang-Undang No. 41 Tahun 1947.

5.5.7 Permasalahan Ekonomi dan
Finansial

Dalam periode ini, BP KNIP turut andil dalam membahas dan
menyetujui undang-undang terkait permasalahan ekonomi dan
finansial. Keputusan-keputusan penting yang dihasilkan BP KNIP
mengenai permasalahan ini adalah membuat Undang-Undang
tentang Undian Negara, melalui UU No. 38 Tahun 1947. Undian Negara
Dalam periode dirasa perlu karena rasio pengeluaran dan pemasukan uang negara
pada periode ini belum cukup seimbang bagi Republik Indonesia.
ini, BP KNIP turut Dengan adanya Undian Negara, pemerintah dapat menarik uang
andil dalam dari masyarakat untuk keperluan yang tidak dapat dipenuhi oleh

membahas dan sektor penerimaan yang ada. Masyarakat, dengan demikian, dapat
menyetujui berpartisipasi langsung dalam mengisi kekosongan kas negara di
masa revolusi.
undang- Selain mengeluarkan UU mengenai Undian Negara, BP KNIP
undang terkait juga membahas dan menyetujui perubahan pada Ordonansi Pajak

permasalahan Potong (UU No. 11 Tahun 1947), menetapkan Pajak Radio atas Semua
ekonomi dan Pesawat Penerimaan Radio (UU No. 12 Tahun 1947), dan menetapkan
Pajak Pembangunan I (UU No. 14 Tahun 1947). Mengenai Pajak Radio,
finansial. pertimbangan pemerintah dan BP KNIP adalah bahwa di masa kolonial,

siaran radio diurus oleh N.V. Nirom. Pemegang pesawat radio kemudian

dpr.go.id 390

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 390 11/18/19 4:53 AM