Page 390 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 390
K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949
5.5.5 Permasalahan mengenai Lembaga
Peradilan
Pada masa kolonial, terdapat dua lingkungan peradilan (sferen
van rechtspraak). Di pihak Belanda, ada Pengadilan Gouvernement,
atau sfeer van de gouvernementsrechtspraak, yang peradilannya
dilakukan atas nama Raja/Ratu Belanda (in naam des Konings).
Sedangkan di wilayah swapraja, ada Pengadilan Raja, atau sfeer van
de zelfsbestuursrechtspraak. Sejak masa kemerdekaan, Pemerintah
Republik memandang dikotomi peradilan seperti masa kolonial tidak
dapat digunakan lagi. Oleh sebab itu, lewat persetujuan BP KNIP,
dualisme dalam lembaga peradilan dihapuskan. Pengadilan Raja pun
dihapus, sehingga lembaga peradilan hanya menggunakan atas nama
Pemerintah Republik Indonesia saja. Dalam penjelasan UU No. 23 Tahun
1947, dikatakan bahwa:
“Dalam Negara kita Republik Indonesia
perpisahan itu sudah tidak pada tempatnya lagi.
Pemerintah Negara Republik Indonesia sekali-kali
bukan waris belaka yang mengganti “Nederlandsch-
Indische Regeering” sebagai pemerintah asing.
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang kita,
seluruh bangsa Indonesia, mendirikannya bersama-
sama sebagai Negara kesatuan yang berdaulat…
Yang sekarang betul pada tempatnya, ialah semata-
mata hanya perbatasan yang mengenai jenis hal
yang diadili (“zakelijke afbakening”) misalnya: a.
peradilan agama, b. peradilan militer, c. peradilan
administratif. Dengan demikian maka lingkungan-
lingkungan peradilan yang bukan menyatakan
perbatasan tentang jenis hal yang diadili, tidak pada
tempatnya lagi.” 641
Pada masa
kolonial, terdapat Undang-Undang No. 23 Tahun 1947 dikhusukan pada swapraja
dua lingkungan di Jawa (Kasunanan, Mangkunegaran, dan Kasultanan). Swapraja
peradilan (sferen Pakualaman di Yogyakarta sudah menghapuskan peradilan ini sejak
1908, sedangkan di Sumatera tidak ada lagi raja-raja setelah peristiwa
van rechtspraak).
revolusi sosial yang berlangsung pada periode 1945–1947.
641 Penjelasan UU No. 23 Tahun 1947.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 389
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 389 11/18/19 4:53 AM
