Page 389 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 389
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
menyetujui naturalisasi beberapa orang keturunan Belanda dan Arab,
di antaranya adalah: Johann Jordan (12 Februari 1947), Salim Basyir
(12 Februari 1947), Frans Matheas Hesse (3 Mei 1947), Wilhelm Karl
Gottfried Mewes (29 Agustus 1947), George Wilhelm August Friedrichs
(29 Agustus 1947), Herman Oscar Gustav Fischer (29 Agustus 1947), dan
Curt Ulrich Groos (29 Agustus 1947), namun belum diketahui bagaimana
latar belakang dari mereka yang dinaturalisasi menjadi WNI ini.
5.5.4 Permasalahan mengenai
Administrasi Kota dan Provinsi Republik
Indonesia
Dua wilayah swapraja di Jawa, Surakarta dan Yogyakarta,
telah menyatakan diri sebagai bagian dari wilayah RI yang sah
sejak proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Meskipun demikian,
Pemerintah RI belum juga mengatur bagaimana bentuk administrasi
dua wilayah tersebut hingga 1947. Melalui UU No. 16 Tahun 1947, BP
KNIP menyetujui terbentuknya Haminte-Kota Surakarta. Sedangkan
untuk Haminte-Kota Yogyakarta, dikeluarkan UU No. 17 Tahun 1947.
Dalam peraturan ini, batas-batas kedua Haminte-Kota ditentukan
berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial
Hindia Belanda. Kemudian, susunan Pemerintahan Haminte-Kota
terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Haminte-Kota (Dewan Kota),
Dewan Pemerintah Kota, dan Walikota. Ketua dari Dewan Kota adalah
walikota yang diangkat langsung oleh presiden. Mengenai urusan
Dalam peraturan rumah tangga Haminte-Kota Surakarta dan Yogyakarta, diserahkan
kepada Haminte-Kota masing-masing, seperti urusan pertanahan dan
ini, batas-batas perumahan, kesehatan, pajak lokal, permuseuman, dan pembersihan
kedua Haminte- kota. Disebutkan juga bahwa sejak saat itu, perkataan-perkataan dalam
Kota ditentukan stadsgemeente-ordonnatie mengenai Gubernur Jenderal dan Residen
berdasarkan berubah garis wewenangnya kepada Menteri Dalam Negeri RI.
wilayah yang
telah ditetapkan
oleh Pemerintah
Kolonial Hindia
Belanda.
dpr.go.id 388
A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 388 11/18/19 4:53 AM
