Page 393 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 393

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                   memimpin Kabinet Presidensial Darurat yang memberikan seluruh
                                                   pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden Soekarno.
                                                   Walaupun begitu, BP KNIP tetap menjalankan aktivitas sebagaimana
                                                   layaknya kabinet parlementer, dengan menyampaikan pendapat-
                                                   pendapatnya dan mengawasi jalannya lembaga eksekutif.
                                                         Melemahnya kedudukan RI di tingkat internasional membuat
                                                   Belanda semakin berupaya untuk mempertahankan bekas negeri
                                                   koloninya secara utuh dengan suatu skema baru mengenai kerja sama
                                                   antara Indonesia dengan Belanda. Tidak lama setelah penandatanganan
                                                   Perjanjian Renville, Belanda segera membentuk negara-negara
                                                   boneka di bekas wilayah jajahannya pada tahun 1948, dimulai dari
                                                   Negara Madura pada 23 Januari, Negara Sumatera Timur pada 24
                                                   Maret, Negara Pasundan pada 26 April, serta Negara Jawa Timur pada
                                                   26 November, yang sebelumnya merupakan bagian dari RI dalam
                                                   Perjanjian Linggarjati.  Seperti halnya negara bentukan Belanda di
                                                                       643
                                                   luar wilayah Republik Indonesia, Belanda juga menawarkan suatu
                                                   pemerintahan yang demokratis dan makmur kepada seluruh rakyat RI.
                                                   Tawaran Belanda ini juga berarti ajakan untuk membuat suatu Dewan
                                                   Perwakilan yang anggotanya berasal dari semua unsur masyarakat,
                        Melemahnya                 seperti halnya yang ada di Negara Indonesia Timur (lihat bab terakhir).

                    kedudukan RI di                Bagi Belanda, apabila Soekarno-Hatta dapat menjanjikan demokrasi,
              tingkat internasional                maka Belanda pun dapat memberikan sistem demokrasi yang lebih

                            membuat                layak bagi Indonesia. Ratu Belanda, Wilhelmina, dalam pidatonya
                   Belanda semakin                 melalui siaran radio pada tanggal 3 Februari 1948 menyampaikan
                                                   pokok-pokok ajakannya kepada rakyat Indonesia, sebagai berikut:
                    berupaya untuk
                 mempertahankan                                     “Bangsa-bangsa dalam Commonwealth

                        bekas negeri                           kami telah mentjapai soeatoe haloean jang
                                                               patoet diperingati. Soeatoe Indonesia jang bebas
                   koloninya secara
                                                               sedang melangkah akan mendoedoeki tempatnja
                                 utuh ,,                       diantara bangsa-bangsa demokratis di doenia
                                                               ini. Berbahagialah kita, bahwa orang-orang
                                                               di – Indonesia serta disini tjoekoep menemoei
                                                               kebidjaksanaan dan ketjakapan akan membentoek
                                                               pemerintah, jang mendjamin segala kemerdekaan
                                                               serta hak-hak bagi banjak orang. Inilah jang dahoeloe
                                                               kita bersama-sama perdjoeangkan. Djaoehlah


                                                   643  Sedangkan Negara Indonesia Timur (NIT) sudah dibentuk sejak 24 Desember 1947, yaitu pada
                                                      hari terakhir Konferensi Denpasar (7–24 Desember). Lihat bab terakhir.




                                       dpr.go.id   392





         A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd   392                                                               11/18/19   4:53 AM
   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398