Page 398 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949

Akan tetapi, inilah satu-satunya cara pada saat itu agar kemerdekaan
dan kedaulatan di seluruh wilayah Indonesia dapat tercapai. PM Hatta
mengatakan kepada BP KNIP bahwa perjuangannya selanjutnya adalah
aktif dalam RIS, di mana RI akan memainkan peran tersendiri dalam
pemerintahan sementara tersebut. Mengenai bagaimana hak dan
kekuasaan yang akan diserahkan RI kepada RIS, akan dibahas kemudian
oleh BP KNIP untuk menjadi bahan perundingan delegasi RI. Dengan
646
demikian, telah jelas melalui keterangan Hatta bahwa bentukan RIS
adalah sesuatu yang sementara sebelum persatuan RI (nantinya disebut
Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI) dapat terwujud.
Hatta Menanggapi pidato Hatta pada tanggal 16 Februari 1948, BP

menjelaskan KNIP mengadakan sidangnya. Dalam pandangan umum BP KNIP,
bagaimana terdapat catatan mengenai anggota-anggota yang menentang atau

strategi mendukung kabinet presidensial Hatta dan programnya. Para anggota
perjuangan yang menentang, di antaranya adalah Sunyoto (BTI), Syaranamual
(Pesindo), Tambunan (Parkindo), dan Luat Siregar (PKI), sementara
pemerintah telah yang mendukung kabinet Hatta dan programnya adalah Syamsudin
berubah dari (Masyumi), Ki Mangunsarkoro (PNI), Anharudin (SOBSI), dan Abu Umar

mempertahankan (STII). Anggota yang mengritik pemerintah, tetapi tidak mengambil
RI kepada sikap, adalah Iskandar Tejasukmana (wakil Sumatera), Zainul Arifin
(Masjumi), K. Werjoyo (SOBSI), Lobo (wakil Sunda Kecil), Krissubanu
pembentukan (Pesindo), Cugito (Pesindo), dan Nyoto (PKI). Perbedaan pendapat
647
RIS. mengenai dibentuknya Kabinet Hatta ini turut mencerminkan
pandangan dalam fraksi-fraksi yang ada pada BP KNIP.
Pada tanggal 24 Februari 1948, BP KNIP bersidang kembali
untuk membahas penambahan seksi dalam alur kerjanya. Sidang
memutuskan untuk membentuk seksi tambahan, oleh karena Kabinet
Hatta memiliki kementrian baru, yaitu Pembangunan dan Pemuda.
BP KNIP memutuskan bahwa seksi-seksi dalam BP pada tahun 1948
antara lain:
1. Seksi Dalam dan Luar Negeri, dengan ruang lingkup kerjanya
meliputi Kementrian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman,
Jawatan Kepolisian, dan Urusan Minoritas;
2. Seksi Kemakmuran, dengan ruang lingkup kerjanya meliputi
Kementrian Keuangan, Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan
Makanan Rakyat;

646 Nasional, 16 Februari 1948 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 191
647 Nasional, 17, 18, dan 24 Februari 1948 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, Op.Cit., 2005, hlm. 192

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 397
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 397 11/18/19 4:53 AM