Page 403 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 403

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                         Di saat yang sama, Belanda tetap melakukan tindakan-tindakan
                                                   teror dan kekerasan kepada pendukung Republik di berbagai wilayah.
                                                   Dalam lingkungan penguasaannya sendiri, pada tanggal 16 Agustus
                                                   1948, Belanda melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak sekolah
                                                   dan pramuka yang mengadakan upacara proklamasi kemerdekaan di
                                                   Jakarta. Karena tidak mau membubarkan diri, tentara Belanda pun
                                                   menembaki mereka hingga seorang tewas dan enam orang lainnya
                                                   luka-luka. BP KNIP segera merespon tindakan Belanda ini dengan
                                                   membuka sidang pada tanggal 20 Agustus 1948 di Yogyakarta. Dalam
                                                   sidang ini, BP KNIP menghasilkan tiga mosi, yaitu:
                                                         1.   Mengutuk dan memprotes keras tindakan Belanda terhadap
                                                            anak sekolah dan pramuka di Jakarta. Tindakan itu adalah
                                                            suatu kejahatan perang dan akan merusak syarat-syarat
                                                            untuk melakukan perundingan antara RI dengan Belanda;
                                                         2.  Membenarkan pendirian pemerintah, bahwa pemerintah
                                                            tidak akan mulai perundingan kembali dengan Belanda
                                                            sebelum hak immuniteit (kekebalan) terjamin sepenuhnya.
                                                            Pelaksanaan persetujuan gencatan senjata dan hak-hak
                                                            demokrasi harus dijamin pula sebelum diadakan perundingan
                                                            dengan Belanda; dan
                                                         3.  Mendesak wakil RI di DK PBB supaya berusaha agar dewan
                                                            tersebut bersedia untuk turut mengutuk perbuatan teror
                                                            Belanda tersebut. 653
                                                         BP KNIP memang memberikan tekanan yang tinggi kepada
                              BP KNIP              pemerintah dalam hal hubungan Indonesia dengan Belanda, terlebih
                             memang                dalam kaitannya dengan bagaimana delegasi RI di bawah Kabinet Hatta
                        memberikan                 mampu menjaga prinsip-prinsip pokok RI di meja perundingan dengan

                       tekanan yang                Belanda. Kabinet sebelumnya, yang dipimpin Amir Syarifuddin, jatuh
                                                   karena dianggap menyetujui keputusan yang lebih menguntungkan
                       tinggi kepada               pihak Belanda di meja perundingan Renville. Di masa pemerintahan PM
                          pemerintah               Hatta, walaupun komunikasi terus menerus dijalankan oleh pemerintah
                            dalam hal              kepada BP KNIP, kepercayaan tidaklah mudah untuk dipertahankan.

                           hubungan                Memasuki bulan Desember 1948, perundingan dengan Belanda yang
                                                   masih belum menunjukkan titik terang semakin membuat BP KNIP
                            Indonesia              menaruh kecurigaan.
                   dengan Belanda,                       Pada tanggal 11 Desember 1948, Pemerintah Belanda semakin
                                        ...        jelas menyampaikan pandangannya. Dalam suatu pengumuman,
                                                   Pemerintah Belanda di Den Haag menyatakan bahwa apabila Indonesia

                                                   653  Nasional, 21 Agustus 1948 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 206




                                       dpr.go.id   402





         A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd   402                                                               11/18/19   4:53 AM
   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408