Page 401 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

sidang tanggal 9–11 Juli 1948 dan 19–20 Agustus 1948. Terdapat tiga
mosi yang muncul dalam sidang-sidang BP KNIP ini, yaitu:
1. Mosi Sartono (PNI) yang didukung oleh Prawoto
Mangkusasmito (Masyumi), Maruto Nitimiharjo (Partai
Rakyat), Tambunan (Parkindo), Gusti Johan (Kalimantan), dan
Syaranamual (Maluku). Mosi ini meminta kepada pemerintah
dan SOBSI untuk mengusahakan agar BTN (Badan Tekstiel
Negara) dan SOBSI segera mengadakan perundingan lagi
di Yogyakarta guna mencapai persetujuan secepatnya, dan
harus disaksikan oleh Panitia Angket BP. Mosi ini diterima
sidang BP dengan 15 suara melawan 2.
2. Mosi Asrarudin (SOBSI) yang didukung oleh Fraksi FDR,
Suwarti, dan Krissubanu dari BTI (Barisan Tani Indonesia).
Mosi ini semata-mata berpihak kepada buruh yang mogok
di Delanggu, sehingga kemudian ditolak sidang dengan 13
suara melawan 15.
3. Mosi Sajarwo (BTI), didukung oleh Nyoto (FDR), Werdoyo
(Buruh), dan Lobo (Nusa Tenggara), belum dapat diterima
oleh sidang karena adanya penundaan, tetapi kemudian
dilanjutkan dengan penyelesaian antara BTN dan SOBSI yang
ditengahi oleh PM Hatta.

Pemogokan buruh di Delanggu menarik perhatian, baik kelompok
sayap kanan maupun sayap kiri. Pihak sayap kiri mengeluarkan
maklumat pada tanggal 12 Juli 1948 yang membenarkan tindakan
buruh di Delanggu, dan ditandatangani oleh Amir Syarifuddin, Aidit
(PKI), Asmo (PBI), dan Sudisman (Pesindo). PM Hatta ikut membantu
Pemogokan menyelesaikan persoalan ini dengan bertemu SOBSI pada 14 dan 23 Juli

buruh di 1948. Pertemuan yang ditengahi oleh PM Hatta berhasil mengakomodir
Delanggu kepentingan buruh dan fraksi-fraksi yang terkait. Masalah Pemogokan
Buruh di Delanggu dapat diselesaikan pada bulan Juli 1948.
menarik
perhatian, baik

kelompok sayap
kanan maupun

sayap kiri.

dpr.go.id 400

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 400 11/18/19 4:53 AM