Page 411 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Betul Anggauta Badan Pekerdja dipilih
oleh dan dari anggauta K.N.I.P., tetapi anggauta-
anggauta K.N.I.P. sendiri tidak dipilih oleh rakjat
umum, melainkan diangkat oleh presiden sebagian
atas usul sesuatu panitia dan sebagian lagi atas
usul beberapa partai atau organisasi seperti
diatur dalam Peraturan Presiden No. 6 tahun 1946.
Biarpun perimbangan perwakilan partai2 dan
organisasi2 jang ditetapkan dalam peraturan itu
pada saat itu kira2 dapat mendekati perimbangan
pengaruh jang sesungguhnja ada dalam masjarakat,
tetapi peraturan itu tetap dirasakan menjalahi
paham demokrasi. Tidak heran kita, djika hal ini
menimbulkan perdebatan jang dala sidang K.N.P.
Pleno di Malang. Dengan penarikan usul inisiatif
B.P. jang hendak membatalkan Peraturan Presiden
No. 6 itu, dihabisilah perdebatan dalam sidang
K.N.P. Pleno, tetapi rasa tidak adil jang ditimbulkan
peraturan itu tidaklah hilang dengan sendirinja.
Betul Anggauta Tjatjat jang melekat pada susunan K.N.P. sudah
Badan Pekerdja tentu terbawa pula kepada susunan B.P. karena
B.P. mentjerminkan perimbangan dalam K.N.P.
dipilih oleh dan
Hal ini setiap waktu dipergunakan oleh pihak
dari anggauta oposisi dengan pernjataan, bahwa B.P. tidaklah

K.N.I.P., tetapi representatief, artinja tidak mewakili rakjat.
anggauta-
Ketika pimpinan pemerintah dipegang oleh
anggauta K.N.I.P. golongan Sajap Kiri dan Masjumi merupakan pihak

oposisi, maka Masjumi mengadakan kampanje
mendesak pemerintah supaja selekas-lekasnja
mengadakan pemilihan umum, karena B.P. tidak
representatief.

Ketika F.D.R. pada pihak oposisi, maka F.D.R.
lah jang menganggap B.P. tidak representatief, bukan
perwakilan rakjat, melainkan perwakilan burdjuis
dsb.

Demikianlah nasibnja Badan Pekerdja jang
dalam susunannja mengandung tjajat jang diterima

dpr.go.id 410

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 410 11/18/19 4:53 AM