Page 416 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949

Sumatera, Teuku Mohammad Hasan, yang dianggap sebagai diktator di
wilayah itu. BP KNIP mengritik tindakan pemerintah itu karena biaya
membagi Sumatera menjadi tiga wilayah administratif akan amat besar.
Selain itu, diperlukan juga tenaga ahli yang lebih banyak lagi untuk
menjalankan pemerintahan di Sumatera. Menanggapi kritik BP KNIP,
pemerintah menyanggah dengan mengatakan bahwa pembagian itu
dilandasi oleh kebutuhan perimbangan tugas, yaitu suatu usaha untuk
melancarkan hubungan antara pemerintah pusat dengan bagian-
bagian di Sumatera. Pada akhirnya, BP KNIP menyetujui pembagian

Agresi Militer Sumatera menjadi tiga wilayah administratif.
Belanda II, 5.7.8 KNIP di antara Agresi Militer

yang dimulai Belanda II dan Pembentukan RIS
pada tanggal Agresi Militer Belanda II, yang dimulai pada tanggal 19

19 Desember Desember 1948, membuat pemerintahan RI di Yogyakarta tidak
1948, membuat berfungsi. Belanda menahan para petinggi RI yang berada di ibukota
Yogyakarta, termasuk Presiden Soekarno, Wakil Presiden merangkap
pemerintahan
PM Hatta, dan juga Ketua BP KNIP Mr. Assaat. Untuk meneruskan
RI di Yogyakarta pemerintahan, RI mengirimkan telegram kepada pejabat-pejabat RI

tidak berfungsi. yang sedang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk menjalankan
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibawah pimpinan
Menteri Kemakmuran RI Syafruddin Prawiranegara. Di medan perang,
pertempuran terus terjadi antara pihak Indonesia melawan Belanda.
Korban-korban berjatuhan akibat Agresi Belanda ini, termasuk
mantan Ketua KNIP Supeno yang tewas ditembak tentara Belanda
pada bulan Januari 1949. Konsolidasi para diplomat dan pemimpin-
pemimpin RI dilakukan, termasuk Mr. Mohammad Rum dan delegasi
RI di PBB, PM Hatta di penahanan di Bangka, dan Pejabat Presiden
Syafruddin Prawiranegara di Bukit Tinggi guna mendesak pemimpin-
pemimpin internasional untuk mengambil sikap terhadap tindakan
Belanda kepada RI. Hasilnya, tanggal 7 Mei 1949, lima bulan setelah
agresi Belanda ke Yogyakarta, tercapailah Persetujuan Rum-Royen.
Para pemimpin RI segera dibebaskan oleh Belanda, sedangkan
pemerintahan dikembalikan kepada PM Hatta dari PDRI. Dalam sejarah
BP KNIP, periode ini adalah fase eksistensinya yang terakhir. Tantangan
BP KNIP pada saat itu adalah untuk menemukan cara yang tepat dalam
meredam gejolak yang timbul pasca Agresi Militer Belanda II, serta
mempersiapkan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS).

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 415
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 415 11/18/19 4:53 AM