Page 421 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 421

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                         6.  Pendidikan jasmani yang menuju kepada keselarasan antara
                                                            tumbuhnya badan dengan perkembangan jiwa merupakan
                                                            suatu usaha untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi
                                                            bangsa yang sehat dan kuat lahir dan batin, diberikan di
                                                            segala jenis sekolah. 664


                                                         Dengan demikian, pokok-pokok ini telah mencakup durasi “wajib
                                                   belajar” bagi siswa sekolah di lingkungan RI, dengan waktu belajar
                                                   sedikitnya enam tahun lamanya, hingga Sekolah Menengah Pertama.
                                                   Pendidikan di pesantren, atau sekolah berbasis agama lainnya yang
                                                   diakui oleh Kementrian Agama, juga diakui oleh negara.


                                                   5.8.4 BP KNIP Merespon Mengenai

                                                   Permasalahan Daerah Aceh
                                                         Setelah mencapai kesepakatan mengenai RUU Pendidikan,
                                                   Sidang BP KNIP pada tanggal 25 November 1949 juga membahas
                                                   mengenai Laporan anggota BP KNIP, Maruto Nitimiharjo dan Lobo,
                                                   mengenai kondisi di daerah Aceh. Selama dua minggu, kedua anggota
                                                   BP KNIP tersebut melakukan penyelidikan di Aceh Timur. Mereka

                              Menurut              mencatat mengenai perkembangan demokrasi di Aceh yang berjalan
                                                   cukup baik, berikut dengan perkembangan partai-partai, adanya rapat-
                  keterangan kedua
                                                   rapat umum, dan bahkan juga demonstrasi di tingkat lokal. Disebutkan
                   anggota BP KNIP                 juga bahwa di tingkat kabupaten, terdapat wakil-wakil semua partai

                 tersebut, ekonomi                 politik dan juga organisasi tani dan pemuda. 665  Temuan tersebut

                  rakyat Aceh telah                menjelaskan bagaimana Aceh mengalami perkembangan demokrasi
                                                   yang baik. Seperti halnya Yogyakarta, Aceh juga merupakan satu daerah
                      jauh lebih baik
                                                   yang nasionalis. Sejak proklamasi kemerdekaan RI, rakyat Aceh terus
                  daripada di Jawa.                mendukung segala upaya RI untuk mempertahankan kemerdekaan

                                                   dan berdaulat.
                                                         Menurut keterangan kedua anggota BP KNIP tersebut, ekonomi
                                                   rakyat Aceh telah jauh lebih baik daripada di Jawa. Hal ini dapat
                                                   dilihat dari tidak adanya penduduknya yang kelaparan. Perekonomian
                                                   didasarkan pada pertanian, perikanan, perkebunan, dan perdagangan.
                                                   Aktivitas ekonomi di Aceh tetap aktif, meskipun terlihat bekas-bekas
                                                   pembumihangusan objek-objek vital di sana, baik yang dilakukan oleh
                                                   pihak RI sendiri maupun Belanda.
                                                         Yang juga menarik pada laporan ini adalah banyaknya kuli

                                                   664  Pemandangan, 28 dan 29 Oktober 1949
                                                   665  Ibid.




                                       dpr.go.id   420





         A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd   420                                                               11/18/19   4:53 AM
   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426