Page 417 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

5.8 Sidang-Sidang dan Pembahasan
dalam BP KNIP pada Tahun 1949

5.8.1 Sidang BP KNIP yang pertama pada
tahun 1949

Pada tanggal 19–20 Juli 1949 di Yogyakarta, BP KNIP memulai
sidang pertamanya. Kembalinya BP KNIP dalam menjalankan tugasnya
turut berarti bahwa kehidupan demokrasi di RI semakin pulih pasca
Agresi Militer Belanda II usai. Hal ini dapat dilihat dari perhatian
jajaran pemerintah terkait sidang perdana BP KNIP ini. Presiden
Soekarno, PM Hatta, seluruh menteri pada Kabinet Hatta, serta para
pejabat sipil dan militer RI turut menghadiri sidang. Turut hadir
pula Wakil Ketua Parlemen Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai
peninjau sidang. Dalam sidang ini, PM Hatta memberikan keterangan
659
bahwa perundingan antara RI dengan Belanda semakin bergerak ke
arah yang positif. Menurut Hatta, Perjanjian Rum-Royen juga lebih
menguntungkan bagi RI, jika dibandingkan dengan Perjanjian Renville.
PM Hatta menghimbau BP KNIP untuk memperkokoh persatuan rakyat
dengan turut membantu melaksanakan politik pemerintah.
Dikembalikannya pemerintahan RI di Yogyakarta adalah langkah
awal untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia dalam RIS, yaitu suatu
pemerintahan sementara sebelum tercapainya kesatuan Republik
Indonesia. Hatta juga menyampaikan prinsip dasar politik RI dalam
masa perjuangan, yaitu: “Politik luar negeri yang damai, dan politik
dalam negeri yang dalam menegakkannya perlu didasarkan pada
kekuatan, tenaga, dan kecakapan tentara dalam menangkis serangan
Dikembalikannya pihak asing.” 660 Setelah pidato dari PM Hatta, pihak pemerintah

pemerintahan yang memberikan keterangannya adalah Syafruddin Prawiranegara
RI di Yogyakarta mengenai kegiatan PDRI di Sumatera, serta Susanto Tirtoprojo,
Komisaris Pemerintah di Jawa, yang memberikan keterangan tentang
adalah langkah pemerintahan di Pulau Jawa.
awal untuk Selanjutnya, sidang BP KNIP menyampaikan pandangan

mewujudkan umum atas keterangan pemerintah, di mana akhirnya BP KNIP
kedaulatan mendukung dan menyetujui tindakan-tindakan yang diambil oleh

Indonesia dalam
659 Kehadiran wakil parlemen NIT dalam rapat BP KNIP pertama menjelaskan kedekatan RI dengan
RIS, ... NIT, khususnya sejak diadakan pertemuan Musyawarah Federal pada tanggal 3–4 Maret 1949.
Dalam Musyawarah Federal, NIT mendukung pendirian dan kedudukan RI di Yogyakarta,
serta turut berupaya untuk segera diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB), sebagai satu
perundingan ke arah pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). (Lihat: Ide Anak Agung Gde
Agung, 1985, Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat (Yogyakarta, Gadjah
Mada University Press), hlm. 568-569
660 Warta Indonesia, 20 Juli 1949 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 227

dpr.go.id 416

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 416 11/18/19 4:53 AM