Page 419 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

oleh Syamsuddin Sutan Makmur (PNI), dengan anggota yang terdiri
dari Kasman Singodimejo (Masyumi), Maruto Nitimiharjo (Murba),
Sunyoto (BTI), Lobo (Sunda Kecil), Zainal Abidin Ahmad (Sumatera/
Masyumi), dan Tambunan (Parkindo). Penyempurnaan susunan BP
662
KNIP dirasa perlu untuk memberikan kesempatan pada golongan
politik yang belum ikut dalam BP KNIP maupun KNIP. Selain itu, Agresi
Belanda telah menimbulkan jumlah korban jiwa yang besar, termasuk
juga di antaranya mereka yang tergabung sebagai anggota KNIP. Oleh
karena itu, diperlukan suatu penyempurnaan anggotanya kembali.
Pada Sidang BP KNIP tanggal 14 September 1949, diketahui bahwa
transportasi yang begitu sulit pasca Agresi Belanda menyebabkan
sebagian anggota KNIP kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Selain
itu, ada pula anggota KNIP yang “menyeberang” ke negara boneka
bentukan Belanda atau meninggal dunia. Untuk mengganti kursi
anggota BP KNIP yang kosong, sidang sepakat untuk menambah
jumlah anggota melalui perwakilan partai-partai politik yang kursinya
ditinggalkan.

5.8.3 BP KNIP Merespon Persoalan

Pendidikan di Wilayah Republik
Indonesia
Persoalan pendidikan di wilayah Republik Indonesia menjadi
pokok persoalan BP KNIP pada tahun 1949. Hal ini dapat dipahami,
mengingat persoalan pendidikan masih belum mendapatkan porsi
pembahasan yang cukup, baik dalam sidang BP KNIP maupun oleh
pemerintah, meskipun Departemen Pendidikan RI telah menjalankan
tugasnya sejak 1945. BP KNIP mengadakan sidang tanggal 26, 27, dan
Persoalan
28 Oktober, serta 25 November 1949 untuk membahas mengenai RUU
pendidikan di tentang Pokok Pendidikan dan Pengajaran yang diajukan pemerintah.
wilayah Republik RUU ini mengundang perdebatan, terutama tentang rencana

Indonesia memasukkan pelajaran agama sebagai pelajaran wajib di sekolah.
Sebagian anggota BP KNIP menghendaki pelajaran agama sebagai
menjadi pokok
pelajaran wajib. Ketua BP KNIP Mr. Assaat berinisiatif akan mencari
persoalan BP jalan tengah, tetapi pemerintah kemudian menambahkan pernyataan
KNIP pada tahun sebagai berikut:

1949.

662 Warta Indonesia, 9 Juli 1949 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 228

dpr.go.id 418

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 418 11/18/19 4:53 AM