Page 423 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

1. Sidang BP KNIP 20 September 1949
Pada tanggal 20 September 1949, BP KNIP mengadakan sidang
untuk meminta keterangan pemerintah tentang perkembangan
perundingan KMB. Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprojo dan Menteri
Dalam Negeri Wongsonegoro menjelaskan bahwa tujuan KMB adalah
menyerahkan kedaulatan kepada RIS sebelum 1 Januari 1950. Mengenai
pokok-pokok perjanjian KMB, Menteri Susanto Tirtoprojo mengatakan
bahwa KMB sejauh ini hanya membahas mengenai kerja sama Republik
Indonesia Serikat (RIS) dengan Belanda. Dalam perkembangannya,
668
KMB juga memasukkan butir mengenai pengakuan kedaulatan RIS
oleh Belanda.

2. Sidang BP KNIP 24 Oktober 1949
BP KNIP menggelar sidang tebuka untuk mendengarkan
keterangan pemerintah tentang Perundingan KMB. Sidang BP
KNIP mendengarkan keterangan dari Pejabat PM, Sri Sultan
Hamengkubuwono IX, yang menggantikan Hatta yang ketika itu
sedang berada di Den Haag dalam rangka KMB. Menurut Sultan
Hamengkubuwono IX, penyebab tidak lancarnya perundingan dalam
KMB terdiri dari dua hal pokok, yaitu:
a. Mengenai Uni Indonesia-Belanda. Indonesia menghendaki
agar sifat “Uni” tersebut hanyalah sebatas kerja sama yang
bebas, tanpa adanya organisasi permanen, sedangkan
Belanda menginginkan kerja sama yang luas dengan
organisasi permanen yang luas cakupannya.
b. Mengenai hutang kolonial, Indonesia hanya mengakui
hutang-hutang Hindia Belanda sampai kekalahan Belanda
kepada Jepang. Sementara pihak Belanda berpendapat bahwa
,,, delegasi Indonesia harus mengambil semua kekayaan maupun hutang

Indonesia dalam Hindia Belanda, termasuk biaya-biaya perang kolonial, dan
Perundingan KMB juga revolusi.

berpedoman Sultan Hamengkubuwono juga menjelaskan bahwa delegasi
Indonesia dalam Perundingan KMB berpedoman pada mandat yang
pada mandat diberikan oleh Pemerintah RI. Pedoman yang menjadi dasar bagi

yang diberikan delegasi Indonesia di KMB, adalah sebagai berikut:
oleh Pemerintah

RI.

668 Merdeka, 22, 26, dan 27 September 1949, dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm.
233

dpr.go.id 422

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 422 11/18/19 4:53 AM