Page 425 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

4. Sidang BP KNIP 17 November 1949
Perjanjian KMB berhasil ditandatangani pada tanggal 2
November 1949 sesuai jadwal. Pokok-pokok hasil KMB, yaitu:
a. Suatu uni antara Belanda dan RIS disepakati dengan ratu
Belanda sebagai pimpinan simbolis;
b. Soekarno akan menjadi Presiden, sementara Hatta akan
menjadi Perdana Menteri dan merangkap sebagai Wakil
Presiden RIS;
c. Berbagai jaminan diberikan kepada investasi-investasi
Belanda di Indonesia, dan disepakati bahwa akan diadakan
konsultasi-konsultasi mengenai beberapa masalah keuangan
antara Indonesia dengan Belanda;
d. Belanda tetap memiliki kedaulatan atas Papua sampai
perundingan-perundingan lebih lanjut;
e. RIS harus membayar hutang Hindia Belanda sebesar 4,3
milyar Gulden. 671
Dalam sidang BP KNIP ini, persoalan utama yang menjadi
pembahasan adalah menentukan apakah hasil Perjanjian KMB dapat
langsung diratifikasi oleh BP KNIP, atau memerlukan Sidang Pleno
KNIP terlebih dahulu. Presiden Soekarno memberikan pandangan
bahwa, mengingat terbatasnya waktu dan biaya untuk mengadakan
Sidang Pleno KNIP, sebaiknya KMB diratifikasi oleh BP KNIP. Namun,
hal-hal yang dibahas dalam sidang ini adalah mengenai prinsip hasil
KMB itu sendiri. Apabila hasil KMB merupakan perjanjian antarnegara,
maka perjanjian harus diratifikasi oleh parlemen. BP KNIP, sebagai
badan yang berhak melakukan pekerjaan parlemen, mampu untuk
meratifikasi perjanjian. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa
Perjanjian Renville dan Perjanjian Rum-Royen diterima melalui mosi
dalam sidang BP KNIP tanpa mengadakan Sidang Pleno KNIP. Ketua
Jika hasil KMB
BP KNIP Mr. Assaat memberikan pandangan bahwa hasil KMB harus
hanya diratifikasi diratifikasi oleh Sidang Pleno KNIP. Jika hasil KMB hanya diratifikasi

oleh BP KNIP, oleh BP KNIP, akan muncul kesan kurang representatifnya lembaga
akan muncul tersebut, dan juga dapat menimbulkan rasa kurang puas pada rakyat di
kemudian hari. Pada akhirnya, BP KNIP mengambil keputusan untuk
672
kesan kurang
membawa hasil-hasil KMB ke Sidang Pleno KNIP yang direncanakan
representatifnya pada tanggal 5–15 Desember 1949.
lembaga tersebut

671 Charter of the Transfer of Sovereignty over Indonesia, Signed at the Round Table Conference, the
Hague, November 2, 1949 (1950). International Organization, 4(1), hlm. 176-177.
672 Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 241-242

dpr.go.id 424

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 424 11/18/19 4:53 AM