Page 428 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949

poen aken mempoenjai doea matjem badan-badan perwakilan, jaitoe
Senaat dan Badan Perwakilan Rakjat. Di Amerika Serikat diseboet
Senate dan House of Representatives. Senaat meroepakan perwakilan
dari daerah-daerah bagian dan Badan Perwakilan Rakjat meroepakan
soeatoe pernjata’an dari persatoean antara rakjat di seloeroeh
Indonesia.” 675

8. Sidang BP KNIP 1 Desember 1949
Sidang juga membahas mengenai pelaksanaan UU No. 6 Tahun
1949 tentang penambahan jumlah anggota KNIP dan membahas
anggota KNIP yang “menyeberang” ke Belanda, atau menjadi anggota
parlemen di luar RI. Beberapa anggota BP KNIP mengecam keras dan
menghendaki agar mereka yang melakukan hal-hal tersebut dicoret
Sidang membahas dari daftar keanggotaan KNIP ataupun BP KNIP. Walaupun begitu,

tentang usulan- sidang akhirnya memutuskan bahwa masalah disiplin anggota adalah
usulan RUU yang kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing partai.

semuanya berasal
9. Sidang BP KNIP 2 – 3 Desember 1949
dari BP KNIP, Sidang membahas tentang usulan-usulan RUU yang semuanya

berasal dari BP KNIP, yaitu RUU Penggantian Presiden/Wakil Presiden
pada masa RIS, RUU tentang jabatan yang tidak dapat dirangkap
oleh anggota KNIP, dan RUU tentang Kuorum Darurat Sidang Pleno
KNIP. RUU Penggantian Presiden/Wakil Presiden diinisiasi oleh Mr.
Sartono (PNI), Prawoto Mangkusasmito (Masyumi), dan Tambunan
(Parkindo). Dasar pertimbangan RUU ini adalah bahwa Presiden RI
Soekarno dan PM merangkap Wakil Presiden RI Hatta tidak mungkin
merangkap jabatan sebagai presiden dan wakil presiden RIS. Oleh
karena itu, kelompok pengusul menyampaikan agar penentuan
jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI diserahkan kepada ketua KNIP
dengan diatur oleh UU. Prinsip dasar dari RUU ini disetujui, namun
ada sebagian anggota KNIP yang tidak setuju dengan usulan nama
tersebut, sehingga kemudian menyampaikan usulan nama lain, seperti
Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada akhirnya, BP KNIP menyetujui
secara penuh usulan Mr. Sartono. RUU ini disahkan pada tanggal 5
Desember 1949 dengan nama Undang-Undang Tentang Penunjukan
Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia. 676
Mengingat pentingnya pembahasan ini, berikut dijelaskan isi dari UU

675 Star Weekly, 27 November 1949
676 UU No. 7 Tahun 1949

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 427
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 427 11/18/19 4:53 AM