Page 432 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 432

K omite Nasional  Indonesia Pusa t
                                                                                                       1945 – 1949


                                                               kepada wakil-wakil Indonesia di Amsterdam, yang
                                                               diikuti pula oleh penggantian bendera Belanda
                                                               dengan bendera Indonesia (di Indonesia); walaupun
                                                               hasil-hasil KMB itu belum memuaskan rakyat
                                                               dan ada yang berpendapat bahwa hasil-hasil
                                                               KMB tersebut tidak seimbang dengan apa yang
                                                               diharapkan semula. Kepada sidang diminta supa
                                                               dalam mengambil keputusan pergunakanlah pikiran
                                                               dinamis dan tidak memandang keputusan KMB itu
                                                               sebagai keputusan an sich, sebab hasil KMB itu
                                                               adalah alat perjuangan untuk mencapai cita-cita
                                                               nasional. Akan tetapi jika menolak hasil-hasil KMB,
                                                               maka dengan tegas saya katakan bahwa saya tidak
                                                               dapat mengetahui apa yang akan terjadi.” 681


                                                         Selanjutnya, Ketua BP KNIP dan KNIP Mr. Assaat menyampaikan
                                                   pidatonya. Setelah itu, sidang mendengarkan keterangan PM
                                                   merangkap Wakil Presiden Hatta. Kemudian, pemerintah memajukan
                                                   dua buah RUU kepada Sidang KNIP untuk dibahas bersama, yaitu
                                                   RUU tentang Persetujuan Bersama-sama Rancangan Persetujuan
                                                   dan Segala Pertukaran Surat Menyurat mengenai Penyerahan
                                                   Kedaulatan oleh Kerajaan Nederland kepada RIS dan RUU tentang
                                                   Pengesahan Konstitusi RIS beserta Lampiran tentang Pokok-pokok
                                                   Penyelenggaraan Pemerintahan.
                                                         Pada tanggal 7 – 11 Desember 1949, Sidang Pleno KNIP
                                                   mendengarkan  pandangan  umum  tahap  pertama  dari  anggota
                         Pada tanggal              KNIP terhadap hasil-hasil KMB. Pro dan kontra mengenai hasil
                    7 – 11 Desember                Perjanjian KMB dikemukakan dalam sidang. Pernyataan yang menarik

                 1949, Sidang Pleno                disampaikan oleh Subadio Sastrosatomo (PSI) pada tanggal 8 Desember
               KNIP mendengarkan                   1949. Ia mengatakan bahwa partainya tidak dapat bertanggung jawab
                                                   atas hasil KMB, sebab partainya telah menyampaikan nasihat-nasihat
                 pandangan umum                    kepada pemerintah terkait dengan masalah hutang-hutang Hindia
                       tahap pertama               Belanda dan Irian Barat, namun tidak didengar. Ia melanjutkan, bahwa

                  dari anggota KNIP                pemerintah telah menuruti kehendak United Nations Commision for
                terhadap hasil-hasil               Indonesia (UNCI) yang sebenarnya adalah Amerika Serikat. Menurut
                                                   Subadio, hasil-hasil KMB adalah kolonialisme ekonomi dan keuangan
                                    KMB.           yang pokoknya terdapat dalam status Indonesia dalam Uni Indonesia-
                                                   Belanda, yang akan menjadi penghambat bagi perjuangan merebut

                                                   681   Pemandangan, 7 Desember 1949




                            SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   431
                              REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd   431                                                               11/18/19   4:53 AM
   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437