Page 436 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 436
K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949
Dengan pelantikan Mr. Assaat sebagai acting presiden Republik
Indonesia di Yogyakarta, maka berarti negara itu merupakan satu dari
negara-negara yang berada di dalam negara Republik Indonesia Serikat
(RIS). RIS yang terbentuk pada akhir tahun 1949 tidak berusia panjang
karena pada bulan Agustus tahun 1950, negara federal itu berubah
menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Paparan panjang dari Volksraad sampai KNIP ini dapat
dilihat sebagai ‘benang merah’ yang menggambarkan sejarah
parlemen di Indonesia. Meskipun bukan parlemen dalam arti yang
sesungguhnya, karena aspirasi masyarakat jajahan sering berbenturan
Banyak partai dan dengan kepentingan pemerintahan kolonial, tetapi hal berharga dari
beragam latar kehadiran Volksraad adalah pertama, karena lembaga ini memberi
belakang termasuk pengalaman penting bagi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan
kemerdekaannya. Kedua, merupakan pengalaman tersendiri bagi
ideologi yang
khususnya kaum pergerakan yang memilih taktik ko-operasi dengan
disuarakan wakilnya pemerintah kolonial untuk banyak mengetahui cara-cara perjuangan
di KNIP, membuat melalui parlemen seperti Volksraad.
pemerintahan Chuo Sangi-In sejenis dewan pertimbangan bagi pemerintah
militer Jepang tidak dapat dikatakan sebagai parlemen. Bahkan
tidak stabil.
dibandingkan dengan Volksraad saja tidak sama. Pembentukan lembaga
ini lebih ditujukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah
militer. Suara dari anggota Chuo Sangi-In, yang nota bene sepenuhnya
kaum pribumi hanya menjadi penguatan atas kebijakan yang diambil
untuk pemerintah pendudukan. Melalui Chuo Sangi-In juga misalnya
dukungan suara untuk pengerahan romusha, yang dipekerjakan untuk
membangun berbagai sarana dan prasarana perang dengan kondisi
yang sangat menyedihkan.
Dalam Indonesia merdeka, bangsa Indonesia dapat
sepenuhnya mengatur pemerintahan termasuk kehidupan legislatif.
Karakter “dua muka” KNIP di awal kemerdekaan mewarnai dinamika
kehidupan demokrasi bangsa yang baru merdeka. Dalam waktu yang
sangat singkat sudah terjadi pergeseran sistem pemerintahan dari
presidensial ke ministerial. Banyak partai dan beragam latar belakang
termasuk ideologi yang disuarakan wakilnya di KNIP, membuat
pemerintahan tidak stabil. Keputusan KNIP yang harus diambil untuk
mendukung kepada pemerintah Syahrir dalam perjuangan diplomasi
diserang bertubi-tubi dari kaum oposisi. Begitulah sampai Wakil
Presiden Mohammad Hata harus mengancam ketika berpidato dalam
sidang KNIP di Malang 1947 dalam kaitan ratifikasi hasil Perundingan
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 435
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 435 11/18/19 4:53 AM
