Page 429 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

tersebut sebagai berikut:
Jika Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mangkat,
berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya, maka Ketua DPR menjalankan kewajiban itu sampai ada
ketentuan tentang penggantian pemangku jabatan Presiden;
Jika Ketua DPR tidak dapat pula menjalankan kewajiban itu, maka
ia digantikan oleh Wakil Ketua DPR. 677
Menarik untuk dicermati bahwa inisiator UU dapat secara arif
memberikan istilah “pemangku sementara jabatan presiden” sebagai
istilah jabatan bagi ketua DPR/wakilnya untuk menjabat sebagai
presiden. Hal ini dapat dipahami sebagai cara untuk menekankan
bahwa ketua DPR/KNIP tidak bisa menduduki jabatan tersebut secara
permanen.

10. Sidang BP KNIP 4 Desember 1949
Pembahasan sidang ini berkisar mengenai mekanisme kuorum
darurat untuk Sidang Pleno yang sebelumnya sudah pernah dibahas
dalam Sidang BP KNIP. Mekanisme kuorum darurat diajukan dalam
format RUU dan diinisiasi oleh anggota BP KNIP, yaitu Johan Syahruzah
(PSI), Abidin (PBI), dan Luat Siregar (Sumatera/PKI). Kuorum darurat
diperlukan karena para pendaftar untuk turut serta dalam sidang
belum mencapai jumlah dua per tiga dari total anggota, sesuai
dengan Pasal 37 UUD 1945. Sementara itu, Sidang Pleno KNIP ke-6
akan segera tiba. Penyebab dari permasalahan ini adalah alamat para
anggota KNIP yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang
Pembahasan tidak diketahui lagi pascarevolusi. Luat Siregar, sebagai pengusul
sidang ini berkisar RUU, mendapat tentangan dari sesama Sayap Kiri terkait solusi-solusi

mengenai yang ditawarkannya, sehingga Sartono (PNI), Prawoto Mangkusasmito
mekanisme kuorum (Masyumi), dan Sidik Joyosukarto (PNI) mengambil alih usulan ini.
Sidang BP KNIP akhirnya menerima RUU ini, dengan demikian
darurat untuk mekanisme kuorum darurat dalam sidang KNIP adalah setengah dari
Sidang Pleno yang jumlah total anggota KNIP ditambah 1, sedangkan segala keputusan

sebelumnya sudah dalam Sidang Pleno KNIP diambil berdasarkan suara terbanyak. 678
pernah dibahas

dalam Sidang BP
KNIP.

677 Penjelasan UU No. 7 Tahun 1949
678 Pemandangan, 5 Desember 1949 dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 254

dpr.go.id 428

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 428 11/18/19 4:53 AM