Page 414 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949

orang sedikit gelisah dan mengambil tindakan
jang terburu-buru, kursi Anggauta jang ditahan
dianggap sudah kosong dan dibuat aturan untuk
mengisi lowongan itu. Hal ini bisa terdjadi karena
belum ada peraturan jang menetapkan manakala
seseorang berhenti sebagai anggauta D.P.R. daerah
dan bagaimana mengisi kuri jang lowong berhubung
dengan perubahan konstelasi politik.

Oleh karena hal ini seharusnja diatur dalam
Memang dalam undang2 Pem. Daerah atau Undang2 pemilihan
demokratiserings- anggauta D.P.R. Daerah, djadi materi Undang2,
proces hal maka Pem. Daerah tidak boleh mengaturnja
sendiri, sekalipun karena tidak hadlirnja anggauta
pemilihan jang ditahan itu quorum tidak bisa tertjapai.

anggauta D.P.R. Sementara menunggu aturan dari Pemerintah
baik di pusat Pusat., Pemerintah Daerah boleh mengadakan
quorum darurat, seperti jang berlaku dalam Badan
maupun di daerah
Pekerdja. Tiap-tiap tindakan jang mendahului
adalah perkara putusan hakim jang berwadjib, bertentangan dengan

besar. rasa keadilan dan paham demokrasi. Bagaimana
djika nanti ternjata bahwa anggauta jang ditahan itu
tidak bersalah, sedangkan korsinja sudah diduduki
oleh anggauta baru? Pun belum tentu, bahwa partai2
F.D.R, akan dinjatakan oleh hakim sebagai organisasi
jang dilarang, djika tidak dilarang maka sukar sekali
memberi alasan juridis untuk menjerahkan korsinja
kepada partai lain.
Hal ini harus mendapat perhatian penuh dari
kita jang duduk dalam Pemerintahan Pusat, dan
harus diambil tindakan jang tjepat.

Saudara2 jang terhormat,
Memang dalam demokratiseringsproces hal
pemilihan anggauta D.P.R. baik di pusat maupun
di daerah adalah perkara besar. Segala kesulitan2
jang saja uraikan tadi dengan mudah dapat diatasi
dengan djalan mengadakan pemilihan umum, baik
buat anggauta D.P.R. Pusat maupun D.P.R. Daerah.
Sekarang Undang2 tentang susunan D.P.R. dan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 413
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 413 11/18/19 4:53 AM