Page 76 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

Volk sr aad 1918 – 1931

oleh pemerintah. Anggota Volksraad yang mengajukan amandemen
persoalan ini adalah Vreede, Cramer, Sujono, dan Jayadiningrat. Status
dari amandemen ini adalah diterima. 143
Persoalan amandemen kedua yang diajukan pada periode
rapat luar biasa tahun 1921 adalah de behandeling van het voorstel tot
herziening der Grondwet (pembahasan atas usul peninjauan kembali
Undang-undang Dasar). Ada enam belas amandemen untuk persoalan
yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar,
antara lain amandemen Pasal 1 dan 164 Undang-undang Dasar mengenai
penggantian istilah “Nederlandsch-Indië” dengan “Indonesia” yang
diajukan Van Hinloopen Labberton, Cramer, dan Vreede dengan
status ditolak, amandemen Pasal 122 mengenai penggantian istilah
“Koloniën en bezittingen” (Koloni dan Bawahannya) dengan “zelfstandige
staatsdelen” (negara bagian mandiri) yang diajukan oleh Van Hinloopen
Labberton, Cramer, dan Vreede dengan status dibatalkan. 144
Beberapa anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra yang ikut
serta mengajukan amandemen tersebut bersama dengan anggota
Volksraad lainnya, antara lain Kusumo Yudo, Abdul Muis, Soselisa,
Laoh, Sutan Tumenggung, dan Dwijosewoyo. 145
Sementara itu, terdapat sepuluh mosi yang diajukan pada periode
rapat luar biasa kedua tahun 1921. Mosi-mosi tersebut dicatat secara
alfabetis dan terbagi atas persoalan di bawah abjad, sebagai berikut:
A untuk Aardolie (minyak bumi); B untuk Bezoldiging (remunerasi); D
untuk Decentralisatie (desentralisasi); P untuk Pensioenen (pensiun); R
untuk Regeeringsverklaring (penjelasan pemerintah); V untuk Volksraad;
Beberapa anggota dan Z untuk Zelfbesturen (pemerintahan otonom). Dalam periode rapat

Volksraad ini, persoalan Bezoldiging (remunerasi) disampaikan dalam tiga mosi
146
dari kalangan dan merupakan persoalan yang paling banyak disoroti.
Anggota Volksraad Bumiputra yang turut mengajukan mosi
Bumiputra pada periode ini adalah Suyono, Jayadiningrat, Sutan Tumenggung,
yang ikut serta De Queljoe, Abdul Muis, Cokroaminoto, Thayeb, Sastrowijono,

mengajukan Dwijosewoyo, Laoh, Soselisa, Cipto Mangunkusumo, Rajiman,
amandemen Waworuntu, Rivai, dan Kamil. Persoalan-persoalan yang mereka
ajukan dalam mosi, antara lain terkait persoalan desentralisasi,
tersebut bersama khususnya perluasan hak pilih bagi Bumiputra, yang diajukan oleh
dengan anggota Abdul Muis, Cokroaminoto, Van Hinloopen Labberton, Thayeb,

Volksraad Teeuwen, Sastrowijono, dan Dwijosewoyo. Mosi tersebut diajukan
143 Ibid., hlm. 8
144 Ibid., hlm. 8-12
145 Ibid.
146 Ibid., hlm. 13-14

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 71
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 02A CETAK.indd 71 11/18/19 4:48 AM