Page 74 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

Volk sr aad 1918 – 1931

biasa kedua 1918 dan sidang pertama tahun 1920 yang
ketuanya tidak diketahui, namun para anggotanya adalah
Laoh, Vreede, dan Waworuntu.
5. Commissie voor verzoekschriften (Komisi untuk Surat-surat
Permohonan) dalam sidang biasa pertama tahun 1920 dan
sidang biasa kedua tahun 1920. Para anggotanya adalah
Dwijosewoyo, Kan, dan Waworuntu, dengan anggota
pengganti Kamil dan Vreede.
6. Komisi Laporan Anggaran tahun 1921 yang mengurus hal-hal
yang berkaitan dengan kenaikan biaya ekspor minyak bumi
Pada pertengahan dan produk sampingannya, dengan anggota Kan, Vreede, dan

tahun 1921, Valkenburg.
diselenggarakan 7. Komisi Peninjau Undang-undang dengan anggota Galestin,
van Hinloopen Labberton, dan ‘s Jacobs.
sebuah rapat 8. Komisi untuk Mosi Vreede mengenai perbedaan antara para
besar yang pekerja lokal dan impor dengan anggota Van Hinloopen

dihadiri kalangan Labberton dan Vreede. 139
pergerakan. Pada pertengahan tahun 1921, diselenggarakan sebuah rapat

besar yang dihadiri kalangan pergerakan. Ada sekitar 300 orang
berkumpul dan menghasilkan “Motie Politieke Concentratie” yang
berisi kritik bahwa Volksraad dibentuk hanya sebagai alat kepentingan
pemerintah. Kondisi tersebut sempat membuat kalangan pergerakan
pesimis dengan Volksraad, khususnya ketika muncul pertanyaan
sejauh mana Volksraad mampu membawakan aspirasi masyarakat ke
arah pembentukan pemerintahan sendiri. Kritik tersebut kemudian
mendapatkan tanggapan.
Pada akhir bulan Desember 1921, R.M.A.A. Kusumo Utoyo
ikut berperan dalam Commite voor de autonomie van Indië (Komite
Otonomi Hindia) bersama R.T.A. Wiranata Kusuma, dan R.A.A. Achmad
Jayadiningrat sebagai ketua. Pembentukan komite ini melibatkan
sejumlah utusan partai besar, minus PKI, dalam masa reses. Pemilihan
ketiga tokoh bupati tersebut sepertinya didasari oleh alasan latar
belakang mereka sebagai bupati yang kinerjanya cakap dan progresif.
Komite itu sendiri dibentuk untuk membangun argumen yang
diharapkan dapat mempengaruhi pendapat umum, baik di Hindia-
Belanda maupun di negara induk. Pada awal tahun 1922, komite

139 Handelingen der Volksraad, De Eerste Buitengewone Zitting 1921, bijlagen, hlm. 5-6

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 69
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 02A CETAK.indd 69 11/18/19 4:48 AM