Page 94 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 94

Volk sr aad 1918 – 1931



                                                         Sebagai contoh, untuk surat permohonan yang berkaitan
                                                   dengan Ontslag (pemecatan), berasal dari Paulus Dominggus Dias
                                                   pada tanggal 4 Agustus 1923 yang menanyakan alasan pemecatannya
                                                   sebagai Onderdistricthoofd (Kepala Kecamatan) di Koyoa, Ternate.
                                                   Surat permohonan berkaitan dengan pemecatan lain berasal dari
                                                   Ompu Sampider yang bertempat dan tanggal Bakara pada 8 April 1923
                                                   yang menanyakan alasan pemecatannya sebagai Kepala Kampung Huta
                                                   Parhorian, Tapanuli.
                                                                      184
                                                         Amandemen yang masuk pada periode persidangan kedua di
                                                   tahun 1923 adalah berjumlah 16 amandemen. Amandemen-amandemen

                       ... amandemen               tersebut meliputi ordonansi di provinsi dan kabupaten, seperti satu
                                                   amandemen tentang ordonansi kuli di Pantai Timur Sumatra, satu
                             ordonansi             amandemen tentang pengaturan bantuan di Pantai Timur Sumatra, tiga

                          kuli di Pantai           amandemen mengenai pertambangan batu bara di Zuid-Oost Borneo,
                      Timur Sumatra,               serta sebelas amandemen mengenai ordonansi pemilihan yang terbagi

                         diajukan oleh             atas ordonansi pemilihan di tingkat provinsi dan ordonansi di tingkat
                                                                          185
                      Kerkkamp, Aay,               pemilihan di kabupaten.
                                                         Sebagai contoh amandemen ordonansi kuli di Pantai Timur
                          dan Suyono               Sumatra,  diajukan oleh Kerkkamp, Aay, dan Suyono terkait dengan
                       terkait dengan              keputusan hakim yang layak, namun mosi tersebut ditolak. Atau,

                    keputusan hakim                amandemen ordonansi pemilihan di tingkat provinsi yang mengajukan
                                                   persoalan terkait tidak perlunya pemisahan daerah pemilihan di
                            yang layak,            tingkat provinsi yang diajukan oleh Kerkkamp, Jayadiningrat, dan

                         namun mosi                Wiranata Kusuma dengan keputusan ditolak dan tidak berlaku. Juga
                     tersebut ditolak.             amandemen-amandemen lainnya, seperti ordonansi pemilihan di
                                                   tingkat kabupaten terkait dengan tidak adanya calon anggota dari
                                                   kalangan Bumiputra yang diajukan oleh Stokvis, Salim, dan Dahler
                                                   dengan keputusan yang tidak berlaku. Amandemen terkait ordonansi
                                                   pemilihan di tingkat kabupaten, khususnya mengenai kemungkinan
                                                   untuk memilih perempuan diajukan oleh Engelenberg, Bergmeijer,
                                                   dan Rup dengan keputusan diterima. Namun, amandemen dengan
                                                   perihal sama yang diajukan oleh Kerkkamp, Jayadiningrat, dan Wiranata
                                                   Kusuma diputuskan untuk ditarik. 186
                                                         Mosi yang diajukan pada periode persidangan biasa kedua
                                                   tahun 1923 adalah sebanyak 16 mosi. Mosi-mosi yang masuk terdiri
                                                   atas Arbeidsinspectie (Inspektorat Ketenagakerjaan), Assistenregeling
                                                   (Pengaturan Bantuan),  Belastingen in de Vorstenlanden (Pajak di


                                                   184   Handelingen van de Volksraad, Tweede Gewone Zitting 1923, index, hlm. 12
                                                   185   Ibid., hlm. 4-5
                                                   186   Ibid.



                            SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   89
                              REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         A BUKU SATU DPR 100 BAB 02B CETAK.indd   89                                                               11/18/19   4:49 AM
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99