Page 95 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 95
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Vorstenlanden), Belastinginspecteur (Inspektur Pajak), Decentralisatie
(Desentralisasi), Inlandsche Verponding (Kepemilikan Tetap bagi
Bumiputra), Koelie-ordonantie (Peraturan Perundang-undangan
tentang Kuli), Levensverzekeringsmaatschappij (Perusahaan Asuransi
Jiwa), Poeasa Vacantie (Liburan Puasa), Regentschapraden (Dewan
Kabupaten), Staatsexploitatie (Eksploitasi Negara), Zegelverordening
(Peraturan Segel). Mosi yang paling banyak adalah mosi mengenai
ordonansi kuli yang muncul sebanyak tiga mosi, mosi mengenai
dewan kabupaten, serta mosi peraturan segel yang masing-masingnya
memunculkan dua mosi. 187
Adapun contoh mosi yang masuk pada periode persidangan
biasa kedua tahun 1923 yakni mosi ordonansi kuli yang diajukan
oleh Stokvis, Salim, Sutadi, Dahler, dan Dwijosewoyo. Mosi tersebut
Mosi tersebut
berisikan tuntutan pembentukan komisi perubahan ordonansi
berisikan tuntutan kuli untuk membahas kontrak imigrasi yang dipersingkat. Mosi
pembentukan tersebut ditolak. Sementara itu, mosi yang berkaitan dengan pajak di
komisi perubahan Vorstenlanden berisikan penundaan pembahasan nota kedua usulan
tersebut yang diajukan oleh Dwijosewoyo, Sutadi, dan Suriokusumo
ordonansi kuli
dengan keputusan diterima. Contoh mosi lain adalah mosi tentang
untuk membahas liburan puasa dengan isi pembatalan liburan tersebut untuk sementara
kontrak imigrasi waktu, yang diajukan oleh Jayadiningrat, Kusumo Yudo, Ariodinoto,
yang dipersingkat. dan Kamil. 188
Pada periode persidangan biasa kedua tahun 1923, para anggota
dari kalangan Bumiputra yang mengajukan mosi adalah Kusumo
Yudo, Dwijosewoyo, Sutadi, Suriokusumo, Wiranata Kusuma, Salim,
Ariodinoto, Kamil, dan Jayadiningrat. Mereka mengajukan berbagai
189
persoalan dalam sidang Volksraad.
Sidang biasa pertama Volksraad pada tahun 1924 dibuka oleh
Gubernur Jenderal Dirk Fock yang sebelumnya disambut oleh Komisi
Penyambutan yang terdiri dari Ariodinoto, Dwijosewoyo, ‘s Jacobs,
dan Van der Weyden. 190
Dalam pidato sambutannya, salah satu persoalan menarik yang
dibahas oleh Gubernur Jenderal Dirk Fock di antaranya adalah isu
penghematan anggaran, berita pengeboran minyak oleh Nederlandsch-
Indische Aardoliemaatschappij di Jambi, pembukaan sekolah-sekolah
adalah kasus penipuan, serta penggelapan di kalangan pejabat:
187 Ibid., hlm. 5-6
188 Ibid., hlm. 6
189 Ibid., hlm. 5-6
190 Handelingen van den Volksraad, De Eerste Gewone Zitting 1924, hlm. 4
dpr.go.id 90
A BUKU SATU DPR 100 BAB 02B CETAK.indd 90 11/18/19 4:49 AM