Page 16 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
P. 16

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
            NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN



            Martabat Bangsa

                  Bagi Rachmat Gobel, untuk menentukan kepentingan nasional di bidang
            ekonomi panduannya sudah sangat terang yaitu  Pasal 33 UUD 1945. Pasal
            ini merupakan fondasi sistem pembangunan ekonomi Indonesia. Pasal ini
            mengamanatkan, perekonomian disusun berdasarkan prinsip kerakyatan.
            Sistem perekonomian nasional harus bisa menjamin terselenggaranya
            demokrasi ekonomi, keadilan, pembangunan berkelanjutan, kemandirian serta
            mampu menjaga keseimbangan kemajuan dalam bingkai kesatuan nasional
            agar “kepentingan nasional kita adalah bagaimana mewujudkan semangat
            yang tertuang pada pasal 33 UUD 1945 yaitu perekonomian yang berkeadilan
            dan mengedepankan kepentingan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat,”
            kata Rachmat Gobel.
                  Setiap kebijakan atau gerak agenda pembangunan harus  bisa
            mewujudkan prinsip partisipasi dengan memberi hak yang seadil-adilnya
            kepada setiap orang atau kelompok masyarakat dalam mengembangkan
            potensi ekonomi masing-masing. Setiap kemajuan yang diperoleh dari hasil
            pembangunan haruslah dirasakan semua lapisan masyarakat dan mereka ikut
                                         serta di dalamnya. Dengan kata lain, kemajuan
                                         ekonomi rakyat haruslah melekat atau inheren
                                         dengan  kemajuan  pembangunan  nasional
                                         secara keseluruhan.
                                               Rachmat Gobel selalu menegaskan,
                                         fokus pembangunan adalah manusia atau
                                         rakyat. Sasarannya adalah meningkatkan harkat
                                         dan martabat bangsa yaitu  memampukan
                                         atau memandirikan rakyat dalam memenuhi
                                         setiap kebutuhan hidupnya. Ini mensyaratkan,
                                         pengelolaan kebijakan agenda pembangunan
                                         yang harus selalu mengedepankan prinsip
                                         kesejahteraan dan kemakmuran bersama bagi
                                         setiap elemen bangsa.
                                               “Mempertahankan dan menjaga
                                         kepentingan nasional seperti  yang
                                         diamanatkan konstitusi menjadi tanggung
                                         jawab bersama, apalagi bagi yang diberi



            6    dpr .g o.id
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21