Page 16 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
P. 16
MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
Martabat Bangsa
Bagi Rachmat Gobel, untuk menentukan kepentingan nasional di bidang
ekonomi panduannya sudah sangat terang yaitu Pasal 33 UUD 1945. Pasal
ini merupakan fondasi sistem pembangunan ekonomi Indonesia. Pasal ini
mengamanatkan, perekonomian disusun berdasarkan prinsip kerakyatan.
Sistem perekonomian nasional harus bisa menjamin terselenggaranya
demokrasi ekonomi, keadilan, pembangunan berkelanjutan, kemandirian serta
mampu menjaga keseimbangan kemajuan dalam bingkai kesatuan nasional
agar “kepentingan nasional kita adalah bagaimana mewujudkan semangat
yang tertuang pada pasal 33 UUD 1945 yaitu perekonomian yang berkeadilan
dan mengedepankan kepentingan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat,”
kata Rachmat Gobel.
Setiap kebijakan atau gerak agenda pembangunan harus bisa
mewujudkan prinsip partisipasi dengan memberi hak yang seadil-adilnya
kepada setiap orang atau kelompok masyarakat dalam mengembangkan
potensi ekonomi masing-masing. Setiap kemajuan yang diperoleh dari hasil
pembangunan haruslah dirasakan semua lapisan masyarakat dan mereka ikut
serta di dalamnya. Dengan kata lain, kemajuan
ekonomi rakyat haruslah melekat atau inheren
dengan kemajuan pembangunan nasional
secara keseluruhan.
Rachmat Gobel selalu menegaskan,
fokus pembangunan adalah manusia atau
rakyat. Sasarannya adalah meningkatkan harkat
dan martabat bangsa yaitu memampukan
atau memandirikan rakyat dalam memenuhi
setiap kebutuhan hidupnya. Ini mensyaratkan,
pengelolaan kebijakan agenda pembangunan
yang harus selalu mengedepankan prinsip
kesejahteraan dan kemakmuran bersama bagi
setiap elemen bangsa.
“Mempertahankan dan menjaga
kepentingan nasional seperti yang
diamanatkan konstitusi menjadi tanggung
jawab bersama, apalagi bagi yang diberi
6 dpr .g o.id