Page 20 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
P. 20

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
            NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN



            masih tergolong belum memadai. Berbagai data yang ada menggambarkan,
            pendidikan belum bisa menggapai seluruh lapisan masyarakat dan akan
            berdampak pada akses terhadap kegiatan produktif.
                  Persoalannya tidak hanya  sebatas ketetersediaan infrastruktur,
            ketimpangan pendidikan juga sangat dipengaruhi ketimpangan pendapatan
            atau tingkat kesejahteraan. Keberhasilan upaya memperbaiki kualitas
            pendidikan tidak hanya bisa disandarkan pada langkah memperbaiki
            infrastruktur baik fisik maupun non-fisik, tapi juga harus diikuti perbaikan
            kehidupan ekonomi masyarakat.

            Tingkat Kemiskinan

                  Sangat perlu disadari, konsekuensi dari keadaan kesejahteraan yang
            buruk menimbulkan ancaman bagi pembangunan manusia, peningkatan
            produktivitas, stabilitas sosial dan politik, pada akhirnya berdampak pada
            pembangunan secara keseluruhan. Data menunjukkan, baik dari sisi jumlah
            maupun persentase, angka kemiskinan masih tergolong tinggi.
                  Menurut data Profil Kemiskinan 2021 yang dipublikasi BPS, persentase
            penduduk miskin per Maret 2021 mencapai 10,14% atau sekitar 27,5 juta
                                         orang. Artinya, 1 dari 10 dari orang Indonesia
                                         tergolong miskin.  Angka ini didasarkan
                                         pada garis kemiskinan yaitu pengeluaran
                                         perkapita Rp 458.947. Bahkan, dari 27,5 juta
                                         orang penduduk miskin itu, 10,9 juta orang
                                         diantaranya tergolong miskin ekstrim dengan
                                         pengeluaran per kapita berdasarkan konsep
                                         purchasing power parity (PPP) hanya setara
                                         dengan Rp 12.000 per hari.
                                               Angka-angka tersebut sekaligus
                                         menggambarkan masih besarnya ketimpangan
                                         kesejahteraan di tengah masyarakat. Ini
                                         semakin terasa jika dilihat dari penguasaan
                                         kekayaan. Sebagai gambaran, berdasarkan
                                         survei  CREDIT SUISSE  INTERNATIONAL
                                         beberapa waktu lalu, 10% penduduk terkaya
                                         di Indonesia menguasai lebih dari 75% total


            10   dpr .g o.id
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25