Page 21 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
P. 21

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
                                                        NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN



               kekayaan penduduk. Bahkan, jika dilihat dari kekayaan 1% orang terkaya,
               mereka mampu menguasai 45,6% total kekayaan penduduk,
                     Angka ini jauh berbeda dengan negara lain seperti Jepang, dimana
               10% penduduk terkaya di negara ini hanya menguasai 48,8% total kekayaan
               penduduk dan untuk 1% orang terkaya hanya menguasai 18,6% total kekayaan
               penduduk.


                       Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Per Maret 2021


                                 Persentase Penduduk Miskin (%)  Jumlah Penduduk Miskin (ribu)
                    Wilayah
                                 Kota     Desa    Total  Perkotaan  Pedesaan   Total
                    Sumatera     8,77     11,6    10,15   2.324,87  3.739,43  6.064,30
                     Jawa        8,06     12,91   9,67    8.313,12  6.540,31  14.753,43

                 Bali Nusa Tenggara  8,95  18,12  13,84   640,22    1.477,71  2.117,93
                   Kalimantan    4,67     7,44    6,09    375,73    634,95    1.010,68
                    Sulawesi     5,88     13,34   10,29   477,95    1.570,00  2.047,95

                   Maluku-Papua  5,63    28,50   20,66    144,69    1.403,79  1.548,48
                    Indonesia    7,89     13,10   10,14  12.176,58  15.366,15  27.542,77
               Sumber: Profil Kemiskinan di Indonesia 2021, BPS


                     Ketimpangan kesejahteraan itu terjadi antara lain karena adanya
               ketimpangan dalam struktural ekonomi. Dalam hal ini, menurut Rachmat
               Gobel, ada beberapa masalah besar  yang harus mendapat perhatian secara
               sangat serius seperti ketimpangan pada penguasaan kegiatan produksi
               yaitu antara kelompok usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
               (KUMKM) dengan pengusaha besar.
                     Meski diakui sebagai sektor  yang strategis, upaya mendorong
               peningkatan kinerja KUMKM masih jauh dari maksimal. Kesenjangan antara
               pelaku di sektor ini dengan korporasi besar tidak pernah terselesaikan,
               bahkan dirasakan kian jauh. Baik dari sisi beban yang harus dipikul maupun
               kemampuan meningkatkan nilai tambah, ketimpangannya masih sangat
               mencolok.






                                                                         dpr .g o.id  11
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26