Page 294 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

Pada 31 Maret 2020, Presiden Jokowi segera mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan. Melalui Sidang Paripurna pada 12 Mei 2020, DPR RI menyetujui
Perpu ini menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2020. Undang-Undang inilah
yang menjadi fondasi bagi kebijakan pemerintah untuk melakukan langkah
luar biasa dalam penanganan pandemi covid-19.
Melalui pasal UU No 2 Tahun 2020 pemerintah dizinkan untuk
menetapkan defisit anggaran lebih dari 3% PDB atau di atas batas maksimal
yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
UU ini juga memberi keleluasan kepada pemerintah melakukan relokasi
pembiayaan dan pendanaan serta memberi sejumlah insentif untuk membantu
dunia usaha dalam menghadapi pandemi.
“Persetujuan DPR RI untuk menetapkan Perpu No.1 Tahun 2020 menjadi
UU No 2 Tahun 2020 didasarkan pada adanya hal kegentingan yang memaksa
dalam penanganan pandemi covid-19. Dan terbukti, keberadaan UU ini menjadi
sangat strategis sehingga Indonesia bisa menangani pandemi dengan berbagai
dampaknya terhadap perekonomian relatif lebih baik,” kata Wakil Ketua DPR
RI/Korinbang Rachmat Gobel.
Seperti diketahui, pandemi covid-19
telah membuat perekonomian hampir semua
mengalami resesi, termasuk Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi pada 2020 yang
semula diperkirakan bisa mencapai 5,3%,
dalam realisasinya mengalami kontraksi 2,07%.
Tidak hanya menyulitkan pelaku ekonomi,
kondisi ini juga sangat membebani keuangan
negara.
Pendapatan negara yang awalnya dalam
APBN 2020 diproyeksikan bisa mencapai Rp
2.221,5 triliun realisasinya hanya bisa mencapai
Rp 1.647,7 triliun. Sementara belanja negara
yang semula ditetapkan Rp 2.528,8 triliun

dpr .g o.id 305