Page 158 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH
P. 158
BAB IV
Dr. Fadli Zon, M.Sc
REFORMASI PARLEMEN DI BERBAGAI NEGARA
berfokus pada peningkatan kemampuan parlemen untuk
memberikan kritik pada kebijakan administrasi dan
kebijakan publik. Kritik sebagai pemacu agar eksekutif
lebih responsif. Parlemen juga berperan sebagai lembaga
pendidikan politik. Penentang proposal reformasi
parlemen tersebut adalah kelompok-kelompok yang
berupaya menjamin tidak berkurangnya kekuasaan politik
eksekutif, yang sangat diperlukan bagi “pemerintah yang
bertanggung jawab.” 85
Salah satu kesamaan antara politisi dan ilmuwan
politik adalah minat mereka dalam perdebatan abadi
tentang reformasi parlemen. Kontroversi ini menarik
sebagian akibat dari pesona pertanyaan normatif,
yang menghadapkan antara orang-orang dengan
orientasi “eksekutif” – yang menganggap masalah utama
demokrasi adalah untuk memobilisasi kekuatan dalam
tangan pemimpin terpilih, sehingga memungkinkan
untuk bertindak yang dianggap terbaik. Di lain sisi
adalah orang-orang dengan orientasi “parlemen” – yang
menganggap masalah utama dalam demokrasi adalah
memaksimalkan keterwakilan legislatif dan untuk
memastikan bahwa undang-undang yang disahkan sesuai
85 J.A.A. Lovink, “Parliamentary Reform and Governmental Effectiveness in Canada”,
Canadian Public Administration / Administration Publique Du Canada, 16, Spring 1973,
pp.52-54
151 DPR RI
