Page 59 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL

pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, mendorong transformasi
ke produk yang bernilai tambah tinggi, memperkuat transfer teknologi.
Data-data mengisyaratkan, betapa pentingnya melakukan restorasi secara
menyeluruh di bidang perekonomian karena masalah yang dihadapi sangat
struktural. Kebijakan ekonomi saat ini belum mampu menciptakan iklim
usaha yang kondusif bagi pengembangan produk nasional agar mempunyai
daya saing kuat.
Jika tren saat ini tidak bisa diatasi atau terus berlanjut, fondasi struktur
ekonomi nasional akan rapuh menghadapi persaingan global yang kian
ketat. Negeri ini sangat membutuhkan industrialisasi agar bisa mewujudkan
visi menjadi negara maju pada 2045 mendatang.
“Kegagalan kita melakukan restorasi di struktur ekonomi akan membuat
visi membawa Indonesia menjadi salah satu Negara Industri Maju ke pentas
dunia hanya akan menjadi utophia atau mimpi. Harus ada gebrakan untuk
memperbaiki kondisi industri nasional saat ini,” kata Rachmat Gobel.

Bentengi Pasar Domestik
Membentengi atau memproteksi pasar domestik harus menjadi prioritas
utama dengan membatasi impor produk tertentu dengan memperketat
persyaratan, dan tetap menerapkan berbagai standar World Trade
Organization (WTO). Proteksi sangat lazim dilakukan, tidak hanya oleh
negara berkembang, negara majupun melakukannya.
Harus diakui, tingkat liberalisasi perdagangan di Indonesia tergolong
tinggi, sehingga barang impor dengan mudah bisa masuk. Instrumen
hambatan dagang yang diterapkan masih sangat sedikit. Menurut data
Kementerian Perindustrian, Indonesia hanya miliki 102 safeguard, sementara
negara lain seperti China memiliki 1.020 , Thailand 226, dan Filipina 307.
Untuk antidumping, Indonesia hanya punya untuk 48 produk, sedangkan
India memiliki 280 dan Filipina 250 instrumen antidumping. Begitu juga
dengan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib yang disebut
technical barrier to trade, Indonesia baru memberlakukan SNI Wajib pada
172 jenis produk, jauh lebih sedikit dibandingkan Uni Eropa sebanyak 4.004,
China 1.170, Thailand 585, Filipina 250, dan Malaysia 227.
“Langkah memproteksi pasar dalam negeri masih jauh dari yang
seharusnya bisa dilakukan, dan ini sangat merugikan. Proteksi harus
diperkuat. Secara aturan WTO, peluang itu sangat terbuka, sayangnya selama
ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Baik melalui Komisi maupun Fraksi
saya akan berupaya untuk mendorong agar proteksi pasar dalam negeri ini
diperkuat,” kata Rachmat Gobel.

41