Page 63 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL

(Pemkab) yang di-review, 369 (98%) diantaranya masuk dalam katagori
belum mandiri. Baru 8 kabupaten yang masuk katagori menuju mandiri dan
satu kabupaten masuk katagori mandiri.

Klasifikasi Indek Kemandirian Fiskal (IKF) Tahun 2020

Status Provinsi Kabupaten Kota
IKF
Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%)
Belum Mandiri 10 30% 369 98% 64 70%
Menuju 16 49% 8 2% 26 28%
Mandiri
Mandiri 7 21% 1 0,26% 2 2%
Sangat 0 0% 0 0% 0 0%
Mandiri
Jumlah 33 100% 378 100% 92 100%

Sumber: BPK-Laporan Hasil Review Atas Kemandirian Fiskal Pemda Tahun 2020

Di wilayah perkotaan, meski terlihat lebih baik, jumlah yang masuk
dalam katagori belum mandiri masih besar. Dari 92 LKPD pemerintah kota
(Pemkot) yang di-review, 64 (70%) tergolong belum mandiri. Baru 26 kota
yang masuk katagori menuju mandiri dan 2 berhasil masuk dalam katagori
mandiri.
Pada tingkat provinsi, dari 33 LKPD pemerintah provinsi (Pemprov) yang
di-review, baru 7 (21%) yang sudah tergolong mandiri. Sisanya, 16 provinsi
(49%) tergolong menuju mandiri, 10 provinsi (30%) belum mandiri.
Data-data itu memberikan gambaran, perlu upaya yang lebih keras
untuk memacu percepatan pembangunan daerah. Tidak sebatas untuk
mencapai tujuan otonomi daerah yaitu pengembangan dan pembangunan
untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, juga untuk memperkuat
fondasi dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kunjungannya ke berbagai daerah, menurut Rachmat Gobel,
terlihat bahwa sebetulnya potensi untuk mempercepat pengembangan
ekonomi daerah sangat terbuka. Namun diakui, tantangan yang dihadapi
tidak kalah besar, baik terkait kualitas dan kesiapan sumber daya manusia,
infrastruktur, kapasitas anggaran daerah maupun partisipasi masyarakat.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Pemda harus
mengembangkan cara berpikir yang lebih terbuka. Perlu disadari,
pembangunan adalah suatu usaha yang sistematik dari berbagai pihak

45