Page 61 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL

negeri pada lelang yang diadakan Kementerian dan BUMN, dalam praktiknya
belum berjalan efektif.
Melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2/M-Ind/Per/2014
misalnya, disebutkan bahwa untuk produk dalam negeri yang telah
memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% harus
mendapat preferensi harga dalam pengadaan barang oleh pemerintah dan
BUMN. Bahkan untuk produk dengan TKDN 40%, pemerintah dan BUMN
diwajib menggunakannya.
Namun dalam praktiknya, aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana
seharusnya. Masih banyak keluhan pelaku dan asosiasi industri manufaktur
karena kesulitan memenangkan lelang pengadaan barang oleh pemerintah
ataupun BUMN. Pasalnya, pelaksana lelang
cenderung memenangkan produk impor.
“Ini sangat disayangkan, karena setiap
tahun alokasi dana APBN untuk pengadaan
barang ini sangat besar. Tahun 2021 saja Pengawasan
misalnya, alokasi dana untuk pengadaan terhadap
barang dan jasa pemerintah mencapai pelaksanaan TKDN
lebih dari Rp 600 triliun, belum termasuk
pengadaan BUMN. Ini seharusnya bisa menjadi sangat
menjadi captive market produk dalam penting dan krusial.
negeri, tapi pada praktiknya masih jauh,”
kata Rachmat Gobel.
Pengawasan terhadap pelaksanaan TKDN menjadi sangat penting dan
krusial. Berdasarkan data dilapangan, meskipun sudah memenuhi TKDN
25% bahkan lebih, berbagai “permainan” telah menyebabkan produk dalam
negeri tidak bisa memanfaatkan fasilitas preferensi harga yang sediakan
pemerintah.
Banyak pengusaha dan asosiasi industri mengeluhkan praktik kurang
sehat dalam lelang pengadaan di instansi pemerintah maupun BUMN. Mereka
sering dikalahkan oleh berbagai hal yang kurang masuk akal. Dari informasi
yang ia dapat dari asosiasi industri, menurut Rachmat Gobel, seringkali
terjadi pemenang sudah ditetapkan sebelum lelang diselenggarakan atau
dikenal sebagai praktik ijon.
“Praktik semacam itu tidak boleh terjadi lagi, seharusnya instansi
pemerintah dan BUMN menjadi pionir dalam penggunaan produk dalam
negeri. Saya minta kepada pemerintah agar melakukan gebrakan dalam
pengawasan pelaksanaan TKDN ini,” katanya. (*)

43