Page 62 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2
P. 62

KEPENTING AN NASIONAL D AN A GEND A PEMBANGUNAN
                   Mendorong Semangat


                   Kemitraan Untuk

                   Memperkuat


                   Pembangunan Daerah













                            inerja pembangunan  nasional merupakan  agregasi dari  capaian
                            pembangunan daerah. Oleh karena itu, percepatan pembangunan
                            daerah  sangat menentukan  dalam  pencapaian  sasaran visi
                 Kpembangunan nasional  2045 yaitu menjadikan Indonesia Sebagai
                   Negara Maju.  Namun masih banyak pemerintah daerah (Pemda) yang belum
                   berhasil menggali potensi wilayahnya secara maksimal..
                      Upaya membantu daerah mengatasi berbagai kendala dalam percepatan
                   pembangunan  menjadi  sangat penting, salah satunya adalah  dengan
                   mendorong daerah untuk lebih  aktif membangun  kemitraan di  antara
                   elemen masyarakat.
                      “Melibatkan partipasi masyarakat sangat penting dalam menggali potensi
                   ekonomi  daerah.  Ini  membutuhkan  prasyarat  yaitu  adanya  semangat
                   kemitraan diantara elemen masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus
                   bisa menjadi menjadi konduktor, mengharmonikan berbagai kepentingan,”
                   kata Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.
                      Meski era otonomi daerah sudah  berjalan lebih  dari 20 tahun,  data
                   menunjukkan, sebagian besar daerah belum mampu mandiri. Hasil review
                   Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD)
                   Tahun 2020, sekitar 88% daerah masuk dalam katagori belum mandiri. Ini
                   menunjukkan,  dalam membiayai pembangunan  di  wilayahnya, sebagian
                   besar Pemda masih sangat tergantung pada transfer dana APBN.
                      Bahkan menurut  review tersebut, mayoritas Pemda yaitu 93,04% tidak
                   mengalami  perubahan  status/kategori  kemandirian  fiskalnya  sejak  2013.
                   Seperti terlihat pada tabel, sebagian besar Indeks Kemandirian Fiskal (IKF)
                   terendah ada pada tingkat kabupaten. Dari 378 LKPD pemerintah kabupaten


                                                      44
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67