Page 10 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

pemerintahan yang kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang
perdana menteri dan kepala negaranya dipegang oleh presiden.
Dalam sistem parlementer, perdana menteri memberikan laporan
pertanggungjawaban kepada parlemen. Hal ini berbeda dengan sistem
presidensial yang kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh
presiden dan presiden memberikan laporan pertanggungjawabannya
kepada parlemen. Era Demokrasi Terpimpin merupakan era peralihan
dari sistem parlementer ke sistem presidensial.
Kabinet pertama yang memimpin pada awal kembalinya
Indonesia ke Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kabinet
Mohammad Natsir. M. Natsir ditunjuk Presiden Soekarno sebagai
1
formatur kabinet dan membentuk kabinet berdasarkan Undang-
Undang Dasar Sementara 1950. Akan tetapi, Kabinet M. Natsir tidak
dapat bertahan lama (7 September 1950-21 Maret 1951) karena faktor
mosi tidak percaya yang dilontarkan oleh parlemen kepada Kabinet
M. Natsir. Salah satu faktor yang menyebabkan Kabinet Natsir
jatuh adalah peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS
yang mengatur pengangkatan anggota DPRD sementara. Tentunya
kejatuhan Kabinet Natsir yang begitu singkat membuat pemerintah
tidak mampu menjalankan program-programnya dengan baik, karena
kabinet terlebih dahulu mengembalikan mandatnya setelah munculnya
mosi tidak percaya dari parlemen.
2
Kejatuhan Kabinet M. Natsir membuat Presiden Soekarno segera
Salah satu
menunjuk Soekiman Wirjosandjojo dan Sidik Djojosukatno sebagai tim
faktor yang formatur untuk menyusun kabinet baru. Sukiman akhirnya diangkat

menyebabkan sebagai perdana menteri baru menggantikan M. Natsir. Sukiman

Kabinet Natsir jatuh dan M. Natsir berasal dari partai yang sama, yaitu Masyumi. Seperti
juga Kabinet M. Natsir, Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)
3
adalah peraturan
juga tidak mampu untuk menjalankan program kerjanya hingga akhir
pemerintah kekuasaannya, karena lebih dahulu dijatuhkan oleh parlemen. Sukiman
mengenai DPRD jatuh karena ditengarai melakukan pertukaran nota keuangan antara

dan DPRDS Menteri Luar Negeri, Achmad Soebardjo, dan Duta Besar Amerika
yang mengatur Serikat, Merle Cohran. Nota keuangan tersebut terkait bantuan
ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indoensia yang
pengangkatan berdasarkan Mutual Security Acty. Parlemen akhirnya mejatuhkan mosi

anggota DPRD
sementara. 1 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Jilid VI, Jakarta:
Balai Pustaka, 2009, hlm. 308
2 Wilopo, Zaman Pemerintahan Partai-partai dan kelemahan-kelemahannya, Jakarta: Yayasan
Idayu, 1976.
3 Marwati Djoened Poesponegoro dan Noegroho Notosusanto, Sejarah nasional Indonesia Jilid
VI, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hlm. 309

dpr.go.id 2