Page 14 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 14

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN



                                                       Dalam konteks ini, demokrasi dalam pemikiran Presiden
                                                  Soekarno adalah pemerintahan rakyat. Cara pemerintahan ini memberi
                                                  hak kepada seluruh rakyat untuk ikut memerintah. Cara tersebut
                                                  menurut Presiden Soekarno merupakan cita-cita Partai Nasional
                                                  Indonesia. Hal yang menarik dari pandangan Presiden Soekarno
                                                  ini adalah peringatannya terhadap demokrasi. Lebih jauh, Presiden
                                                  Soekarno mengingatkan kita bahwa dalam mencita-citakan paham
                                                  dan cara pemerintahan harus berhati-hati, jangan meniru begitu saja
                                                  demokrasi yang dipraktikan di dunia modern, terutama dari Barat.
                                                  Dalam pandangan Presiden Soekarno, bukan demokrasi seperti itu
                                                  yang harus ditiru. Demokrasi Barat itu hanya demokrasi parlementer
                                                  atau demokrasi politik semata, demokrasi seperti itu menurut Presiden
                                                  Soekarno tidak menyelamatkan masyarakat. Jadi kita tidak boleh
                                                  mengeramatkan demokrasi ala barat ini.  9
                                                       Lebih lanjut Presiden Soekarno dalam amanatnya pada tanggal
                                                  25 Juni 1959 menegaskan bahwa


                                                                   “  ….demokrasi  terpimpin  adalah  satu
                               ... realita                   demokrasi yang dengan tegas dan jelas dan tentu
                    di lapangan dari                         menuju kepada satu jurusan yaitu dalam hal kita

                  gagasan Presiden                           menuju kepada jurusan terselenggaranya amanat
                                                             penderitaan rakyat  atau sosialisme ala Indonesia
                     Soekarno yang                           atau sosialisme Indonesia.” 10

                 dituangkan dalam
                 Konsepsi Presiden                     Walaupun demikian, Presiden Soekarno pada awalnya masih

                         1957 kurang              menaruh harapan besar kepada demokrasi parlementer, tatkala
                                                  Indonesia melakukan pemilihan umum pada tahun 1955. Harapan
             mendapat dukungan
                                                  besar Presiden Soekarno terhadap pemilu 1955 merupakan suatu
                   dari partai politik            proses pembelajaran untuk membangun demokrasi Indonesia. Namun,
                            yang ada.             harapan besar itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan.  Hal tersebut

                                                  juga diungkapkan oleh Presiden Soekarno dalam pidato pada tahun
                                                  1963 yang mengatakan bahwa zaman “demokrasi raba-raba” telah
                                                  ditutup, zaman demokrasi yang lebih konkret telah berjalan. Realita
                                                  yang terjadi di lapangan tidak seperti apa yang diharapkan Presiden
                                                  Soekarno  pada awal pelaksanaan pemilihan umum 1955.
                                                       Di sisi lain, realita di lapangan dari gagasan Presiden Soekarno

                                                  9   B.N. Marbun, DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992,
                                                    hlm. 109
                                                  10  B.N. Marbun, DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 19
                                                    92, hlm. 115




                                     dpr.go.id   6
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19