Page 19 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

PEND AHUL U AN

anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan
anggaran tahun yang lalu.”
Pada saat itu, DPR tidak mampu menjalankan fungsinya karena
posisi dan kedudukan Presiden Soekarno yang makin kuat dan tidak
menyukai pelaksanaan hak DPR sebagaimana mestinya. Presiden
Soekarno mengecam DPR kurang mampu untuk bekerja sama dengan
pemerintah. Hal ini makin terlihat ketika pemerintah mengajukan
Rancangan APBN tahun 1960 kepada DPR sebesar 44 miliar rupiah,
kemudian direvisi hanya menjadi 36 miliar rupiah. Kebijakan DPR
tersebut makin membuat Presiden Soekarno tidak menyukai sikap DPR,
sehingga mengeluarkan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 tanggal
3 Maret 1960 yang berisi bahwa Presiden Soekarno menghentikan
pelaksanaan tugas dan pekerjaan DPR hasil pemilu 1955, yang artinya
sejalan dengan makna pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Lebih
jauh dalam penetapan tersebut Presiden Soekarno No. 3 tahun 1960
memutuskan bahwa
1. Penghentian pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota
...“Apabila DPR Dewan Perwakilan Rakyat Sekarang.
tidak menyetujui 2. Pembaharuan Susunan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan

anggaran yang UUD 1945 dalam waktu singkat dan
3. Penetapan Presiden ini berlakuk seajak tanggal 5 Maret 1960.
diusulkan

pemerintah,
Pertentangan DPR dengan pemerintah sebenarnya sudah
maka pemerintah muncul setelah ditetapkannya Dekrit presiden 5 Juli 1959. Alasan

menjalankan pemerintah melakukan pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden
anggaran tahun Soekarno antara lain sebagai berikut.

yang lalu.” 1. DPR dalam menjalankan tugasnya tidak memenuhi harapan
Presiden Soekarno supaya bekerja sama atau membantu
pemerintah.
2. Presiden menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah
dan DPR tidak memenui harapan disebabkan susunan DPR
berdasarkan UUD S 1950.
3. Ketentuan di atas menimbulkan keadaan ketatanegaraan
yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa
serta menghambat lajunya pembangunan untuk mencapai
masyarakat adil dan makmur.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 11
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018