Page 16 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

mampu menyelesaikan tugas yang diberikan rakyat melalui pemilihan
umum untuk menyusun undang-undang dasar yang baru untuk
menggantikan UUDS 1950. Presiden yang menetapkan kembali ke UUD
1945, merupakan suatu jalan keluar dari segala kemacetan yang terjadi
pada era itu. Penetapan UUD 1945 ini karena UUD 1950 yang menjamin
kehidupan demokrasi liberal ternyata menimbulkan kemacetan dalam
segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat.
Setelah ditetapkannya Dekrit Presiden, pelaksanaan demokrasi
terpimpin sudah dimulai. Sejak saat itu, setiap putusan yang diambil
pada hakikatnya atas dasar dan pandangan pribadi Presiden Soekarno.
Sebagai contoh, badan perwakilan yang dibentuk pasca-Dekrit
Presiden, seperti MPRS, sekalipun anggotanya mewakili rakyat, namun
keanggotaan mereka atas dasar penunjukan pribadi Presiden dan
bukan atas dasar pemilihan umum. Selain MPRS, dibentuk pula DPAS
sebagai amanat dari Dekrit presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno
menyatakan dengan jelas bahwa badan-badan pemerintahan dengan
tidak ada kecuali merupakan “tool” atau alat yang akan di”retool”
apabila tidak memenuhi keingin-keinginnannya. 13
Selain pembentukan lembaga baru, sebagaimana yang telah
disebutkan, DPR hasil pemilu 1955 diminta Presiden Soekarno untuk
tetap menjalankan tugasnya dan fungsinya, namun disesuaikan dengan
UUD 1945, karena DPR hasil pemilu awalnya menjalankan fungsi
berdasarkan UUD Sementara 1950. Salah satu bentuk penyesuaian diri
Selain
dari DPR ini adalah sikap DPR yang secara aklamasi dalam sidang DPR
pembentukan pada 22 Juli 1959 yang mendukung dan menyetujui Dekrit Presiden

lembaga baru, 5 Juli 1959. Namun disisi lain, dalam rangka menjalankan UUD 1945,

sebagaimana yang Ketua DPR, Mr. Sartono menyarankan agar Presiden Soekarno
meminta mandat ke DPR untuk melakukan perombakan struktur
telah disebutkan,
kenegaraan sesuai dengan UUD 1945. Namun, usulan ketua DPR
DPR hasil pemilu tersebut disikapi Presiden Soekarno dengan penolakan. Lebih lanjut

1955 diminta disebutkan bahwa Presiden Soekanro akan datang ke DPR hanya untuk

Presiden Soekarno menjelaskan perubahan konstitusi, program cabinet, dan lain-lain,
tidak untuk meminta mandat. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden
untuk tetap
tidak terikat dengan DPR, yang berarti bahwa DPR hanyalah tool.
menjalankan Presiden Soekarno dalam pidatonya pada hari kemerdekaan

tugasnya dan 17 Agustus 1959 menguraikan ideologi Demokrasi Terpimpin

fungsinya yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi

13 Abdullah Dahana,2012, Indonesia dalam Arus Sejarah: Pascarevolusi, Vol. 78, Jakarta: Ichtiar
Baru van Hoeve.

dpr.go.id 8