Page 12 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 12

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN



                                                       Jatuhnya Kabinet Ali membuat Presiden Soekarno segera
                                                  menunjuk formatur baru untuk menghindari kekosongan pemerintahan.
                                                  Burhanuddin Harahap diangkat sebagai Perdana Menteri dengan
                                                  Masyumi sebagai partai utama dan PNI sebagai oposisi. Kabinet
                                                  Burhanuddin menjadi kabinet pertama yang berhasil melaksanakan
                                                  pemilihan umum di Indonesia untuk memilih anggota parlemen dan
                                                  anggota konstituante. Hasil pemilihan umum berhasil membentuk
                                                  parlemen baru dengan komposisi yang berbeda dengan parlemen
                                                  sementara. Ada empat kekuatan politik yang muncul pascapemilihan
                                                  umum 1955, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kabinet Burhanuddin
                                                  menyerahkan mandatnya setelah terbentuk parlemen baru dan kabinet
                                                  baru hasil pemilihan umum, dengan Ali Sastroamidjojo, dan kabinetnya
                                                  dikenal dengan nama Ali II. 6
                                                       Presiden  Soekarno berharap  banyak terhadap  kabinet  dan
                                                  parlemen hasil pemilihan umum 1955. Namun keduanya kurang
                                                  mampu menjalin kerja sama yang solid, sehingga kabinet hasil
                                                  pemilihan umum pun tidak mampu bertahan lama dan juga tidak
                                                  mampu menjalankan program kerjanya. Timbulnya perpecahan antara
                                                  Masyumi dan PNI mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari
                            Presiden              Masyumi sehingga membuat kabinet Ali II (20 Maret 1956-4 Maret 1957)

                          Soekarno,               jatuh dan menyerahkan mandatnya.  Pada era Ali II, Presiden Soekarno

                            sebelum               menawarkan pemikirannya yang dikenal dengan Konsepsi Presiden
                                                  1957  yang  nantinya  akan  menjadi  dasar  pelaksanaan  Demokrasi
                       membentuk
                                                  Terpimpin.
                      kabinet baru,                    Jatuhnya Kabinet Ali II, membuat Soekarno menunjuk Suwiryo

                  mengumumkan                     dari PNI untuk membentuk kabinet seperti yang dikehendaki Konsepsi

                 SOB yang berarti                 Presiden, yaitu Kabinet Kaki Empat, yang gagal dibentuk pada masa
                                                  Ali II. Akan tetapi, Suwiryo gagal menjalankan tugasnya. Presiden
                     negara dalam
                                                  Soekarno, sebelum membentuk kabinet baru, mengumumkan SOB
                  keadaan darurat.                yang  berarti  negara  dalam  keadaan  darurat.  Presiden  Soekarno

                                                  menunjuk dirinya sendiri, “warga negara Dr. Ir. Soekarno untuk
                                                  membentuk kabinet ekstra parlementer yang akan bertindak tegas dan
                                                  akan membantu Dewan Nasional sesuai konsepsi Presiden.” Kabinet
                                                  berhasil dibentuk dengan Ir.  Djuanda selaku perdana menteri dari
                                                  nonpartai dengan 3 orang perdana menteri dari PNI, NU, dan Parkindo.
                                                  Kabinet ini dibentuk tanpa melibatkan Masyumi. 7



                                                  6   Marwati Djoened Poesponegoro dan Noegroho Notosusanto, Sejarah nasional Indonesia Jilid
                                                    VI, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hlm. 321
                                                  7   Wilopo, Zaman Pemerintahan Partai-partai dan kelemahan-kelemahannya, Jakarta: Yayasan
                                                    Idayu, 1976.



                                     dpr.go.id   4
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17