Page 12 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 12
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Jatuhnya Kabinet Ali membuat Presiden Soekarno segera
menunjuk formatur baru untuk menghindari kekosongan pemerintahan.
Burhanuddin Harahap diangkat sebagai Perdana Menteri dengan
Masyumi sebagai partai utama dan PNI sebagai oposisi. Kabinet
Burhanuddin menjadi kabinet pertama yang berhasil melaksanakan
pemilihan umum di Indonesia untuk memilih anggota parlemen dan
anggota konstituante. Hasil pemilihan umum berhasil membentuk
parlemen baru dengan komposisi yang berbeda dengan parlemen
sementara. Ada empat kekuatan politik yang muncul pascapemilihan
umum 1955, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kabinet Burhanuddin
menyerahkan mandatnya setelah terbentuk parlemen baru dan kabinet
baru hasil pemilihan umum, dengan Ali Sastroamidjojo, dan kabinetnya
dikenal dengan nama Ali II. 6
Presiden Soekarno berharap banyak terhadap kabinet dan
parlemen hasil pemilihan umum 1955. Namun keduanya kurang
mampu menjalin kerja sama yang solid, sehingga kabinet hasil
pemilihan umum pun tidak mampu bertahan lama dan juga tidak
mampu menjalankan program kerjanya. Timbulnya perpecahan antara
Masyumi dan PNI mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari
Presiden Masyumi sehingga membuat kabinet Ali II (20 Maret 1956-4 Maret 1957)
Soekarno, jatuh dan menyerahkan mandatnya. Pada era Ali II, Presiden Soekarno
sebelum menawarkan pemikirannya yang dikenal dengan Konsepsi Presiden
1957 yang nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan Demokrasi
membentuk
Terpimpin.
kabinet baru, Jatuhnya Kabinet Ali II, membuat Soekarno menunjuk Suwiryo
mengumumkan dari PNI untuk membentuk kabinet seperti yang dikehendaki Konsepsi
SOB yang berarti Presiden, yaitu Kabinet Kaki Empat, yang gagal dibentuk pada masa
Ali II. Akan tetapi, Suwiryo gagal menjalankan tugasnya. Presiden
negara dalam
Soekarno, sebelum membentuk kabinet baru, mengumumkan SOB
keadaan darurat. yang berarti negara dalam keadaan darurat. Presiden Soekarno
menunjuk dirinya sendiri, “warga negara Dr. Ir. Soekarno untuk
membentuk kabinet ekstra parlementer yang akan bertindak tegas dan
akan membantu Dewan Nasional sesuai konsepsi Presiden.” Kabinet
berhasil dibentuk dengan Ir. Djuanda selaku perdana menteri dari
nonpartai dengan 3 orang perdana menteri dari PNI, NU, dan Parkindo.
Kabinet ini dibentuk tanpa melibatkan Masyumi. 7
6 Marwati Djoened Poesponegoro dan Noegroho Notosusanto, Sejarah nasional Indonesia Jilid
VI, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hlm. 321
7 Wilopo, Zaman Pemerintahan Partai-partai dan kelemahan-kelemahannya, Jakarta: Yayasan
Idayu, 1976.
dpr.go.id 4