Page 9 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 9

PEND AHUL U AN





















                                      B AB 1      PENDAHULUAN
                                                  Pembahasan mengenai proses

                                                  pembentukan dan kerja

                                                  Dewan Perwakilan Rakyat Era
                                                  Demokrasi Terpimpin tidak

                                                  dapat terlepas dari kondisi sosial

                                                  politik era sebelumnya.




                                                                ONDISI  sosial  politik  pada  masa Demokrasi
                                                                Parlementer menjadi salah satu faktor penyebab
                                                                dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit
                                                                Presiden pula yang membawa Presiden Soekarno
                                                  Kmengawali  kekuasaannya  pada  era  Demokrasi
                                                  Terpimpin.
                                                       Kondisi sosial politik era Demokrasi Parlementer penuh dengan
                                                  kepentingan dan gesekan politik serta konflik lokal yang terjadi di
                                                  beberapa wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menjadi makin rumit
                                                  karena  ditambah dengan jatuh bangunnya kabinet yang memimpin
                                                  pemerintahan di Indonesia sehingga terjadi pergantian pemerintahan
                                                  dalam waktu yang singkat.  Sejak tahun 1950, pasca-Mosi Integral
                                                  Natsir yang diterima oleh Parlemen Republik Indonesia Serikat
                                                  membawa kembali Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik
                                                  Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai
                                                  acuan kehidupan bernegera.
                                                       Sistem pemerintahan yang mengacu pada UUD 1950 adalah
                                                  sistem parlementer sehingga kabinet yang menjalankan pemerintahan
                                                  pun berupa kabinet parlementer. Kabinet parlementer adalah kabinet






                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   1
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14