Page 11 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

PEND AHUL U AN

tidak percaya pada Soekiman, kemudian mandat diserahkan kembali
kepada Presiden Soekarno.
Setelah jatuhnya Kabinet Soekiman, Indonesia kembali
mengalami krisis pemerintahan. Dalam masa dua tahun sejak kembali
menjadi Negara Kesatuan RI, kabinet sudah berganti dua kali. Kondisi
ini mendorong Presiden Soekarno pada 1 Maret 1952 menunjuk Sidik
Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi
formatur, namun gagal membentuk Kabinet. Presiden Sokearno
kemudian menunjuk Wilopo sebagai formatur. Tim formatur ini
menghasilkan kabinet yang dipimpin oleh Wilopo (3 April 1952-3 Juni
1953). Dalam menjalankan tugasnya, Wilopo dihadapkan pada adanya
4
krisis ekonomi, meningkatnya gangguan keamanan, dan ketidakpuasan
Jawa dan luar Jawa. Hal ini menyebabkan kondisi politik nasional
makin pelik.
Di sisi lain muncul peristiwa 17 Oktober 1952 yang menempatkan
TNI sebagai alat sipil sehingga memunculkan demo TNI di depan
Setelah jatuhnya
gedung Parlemen. Kondisi semakin diperparah dengan adanya
Kabinet Wilopo, peristiwa Tanjung Morawa di Deli Sumatera Timur. Pada Peristiwa
terbentuk kabinet Tanjung Morawa terjadi bentrokan antara polisi dan petani liar yang

baru di bawah didukung PKI sehingga mengakibatkan munculnya mosi tidak percaya
dari Serikat tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga wilopo
kepemimpinan
menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 2 Juni 1953. 5
Ali Sastroamidjojo Setelah jatuhnya Kabinet Wilopo, terbentuk kabinet baru di
pada 31 Juli 1953. bawah kepemimpinan Ali Sastroamidjojo pada 31 Juli 1953. Kabinet
Ali Sastroamidjojo (31 Juli 1953-12 Agustus 1955) merupakan kabinet
keempat pada masa Demokrasi Parlementer. Kabinet Ali berhasil
melaksanakan Konferesi Asia Afrika yang pertama di Bandung.
Namun, di samping keberhasilannya, Kabinet Ali juga dihadapkan pada
permasalahan pelik, baik politik maupun ekonomi. Kondisi tersebut
ditambah rumit dengan adanya konflik internal pendukung koalisi
di kabinet. Konflik PNI dan NU menyebabkan NU menarik mentri-
mentrinya dalam kabinet dan diikuti oleh partai lainnya. Walaupun
merupakan kabinet terlama di era parlementer, Kabinet Ali tidak
mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Hubungan pemerintah
dan parlemen belum mampu menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi negara.

4 Marwati Djoened Poesponegoro dan Noegroho Notosusanto, Sejarah nasional Indonesia Jilid
VI, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hlm. 309
5 Wilopo, Zaman Pemerintahan Partai-partai dan kelemahan-kelemahannya, Jakarta: Yayasan
Idayu, 1976.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 3
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018