Page 13 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 13
PEND AHUL U AN
Pengumuman SOB yang dilakukan Presiden Soekarno membuka
peluang tentara untuk terlibat di dalam politik. Suksesnya TNI dalam
menumpas pemberontakan dan melemahnya pamor demokrasi
parlementer memberikan banyak peluang pada TNI untuk terlibat
langsung ke dalam politik praktis. Kondisi ini yang mengawali kelahiran
doktrin Dwi Fungsi TNI.
Kekacauan politik yang timbul karena pertikaian partai politik
di Parlemen menyebabkan sering jatuh bangunnya kabinet sehingga
menghambat pembangunan. Kondisi ini diperparah dengan kegagalan
Dewan Konstituante dalam menyusun UUD yang baru. Kegagalan
Dewan Konstituante membuat negara Indonesia tidak memiliki pijakan
hukum yang pasti, yang ada adalah UUD Sementara 1950. Kegagalan
Konstituante ini disebabkan oleh setiap partai hanya mengusung
kepentingan kelompoknya tanpa memperhatikan kepentingan bangsa
dan negara secara menyeluruh.
8
Kondisi seperti ini mendorong beberapa partai politik
mengusulkan kepada Soekarno agar mengambil kebijakan untuk
mengatasi gejolak politik yang terjadi. Hal ini juga didukung oleh
kekuatan TNI AD yang dipimpin oleh Nasution, yang mendorong
Presiden Soekarno untuk mengambil keputusan tegas. Presiden
Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden pada pukul 17.00
WIB, tanggal 5 Juli 1959. Peristiwa ini menjadi langkah awal menuju
Demokrasi terpimpin.
Demokrasi Demokrasi Terpimpin adalah satu sistem pemerintahan yag
Terpimpin adalah ditawarkan kepada rakyat Indonesia oleh Presiden Soekarno melalui
satu sistem gagasannya yang dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Konsepsi
pemerintahan yag tersebut disampaikan Presiden Soekarno pada Februari 1957 sebagai
upaya pembaruan kehidupan politik di Indonesia yang dinilai kacau
ditawarkan kepada karena pertikaian partai politik. Pokok pikiran Presiden Soekarno yang
rakyat Indonesia terkandung dalam konsepsi tersebut adalah sebagai berikut.
oleh Presiden 1. Pembaruan struktur politik dilakukan dengan menerapkan
Soekarno melalui sistem Demokrasi Terpimpin yang didukung oleh kekuatan
yang merupakan cerminan aspirasi masyarakat secara
gagasannya yang seimbang.
dikenal sebagai 2. Kabinet Gotong Royong dibentuk dengan memperhatikan
Konsepsi imbangan kekuatan dalam masyarakat, yaitu kekuatan politik
Presiden 1957. dan unsur golongan dalam masyarakat atau fungsional.
8 Anhar Gonggong, Musa Asy’ari (eds), 60 tahun Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi, Jakarta:
Kominfo, 2005. Hlm.71
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
