Page 18 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

kelompok fungsional diwadahi dalam organisasi Front Nasional dengan
konsep gotong royong. Hal ini juga nanti terlihat dalam keanggotaan
di DPR-GR. Pidato Presiden Soekarno tentang Penemuan Kembali
Revolusi Kita, yang kemudian setelah disempurnakan strukturnya oleh
DPAS ditetapkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
dengan nama Manifesto Politik dan disetujui Presiden Soekarno pada
10 November 1959. Pada tahun 1960 manifesto tersebut ditambahkan
kata-kata UUD 1945, Sosialisme a la Indonesia, Demokrasi Terpimpin,
Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, sehingga menjadi
Manipol USDEK.
Ditetapkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menyatakan
Ditetapkannya berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950, selain

Dekrit Presiden berdampak pada pembentukan pemerintahan yang sesuai dengan UUD
1945, berdampak pula pada pengorganisasian DPR hasil pemilu 1955
5 Juli 1959, yang
yang sebelumnya berdasarkan UUDS 1950. Oleh karena itu, Presiden
menyatakan Soekarno pada tanggal 13 Juli 1959, bersurat kepada ketua DPR hasil
berlakunya UUD pemilu 1955 untuk terus bekerja dalam kerangka UUD 1945. Surat

1945 dan tidak Presiden tersebut direspons DPR dengan memberikan jawaban bahwa
DPR akan terus bekerja sesuai dengan UUD 1945.
16
berlakunya
Namun, ada satu kejanggalan jika mengacu pada ketentuan
UUD 1950 hukum UUD 1945, Surat jawaban DPR kepada Presiden Soekarno
dijawab dengan satu penetapan presiden, satu peraturan negara baru
di luar ketentuan UUD 1945. Terkait dengan DPR, Presiden Soekarno
pada tanggal 22 Juli 1959 mengeluarkan Penetapan No. 1 tahun 1959
yang berisi bahwa sementara DPR belum tersusun menurut UUD 1945,
sebagaimana yang dimaksud pasal 19 ayat (1), maka DPR yang dibentuk
berdasarkan UU No. 7 tahun 1953 menjalankan tugas DPR menurut
UUD 1945. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, kedudukan DPR
17
lebih kuat dari pemerintahan terutama dalam penentuan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara, seperti yang tertera dalam pasal 23 ayat
1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Apabila DPR tidak menyetujui

16 Anhar Gonggong, Musa Asy’ari (eds), 60 tahun Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi, Jakarta:
Kominfo, 2005. Hlm.75-76
17 Sebagai catatan sejak tahun 1959, dikeluarkan suatu keputusan hukum “ Penetapan Presiden”
yang sebelumnya tidak dikenal dalam UUDS 1950 maupun dalam UUD 1945. Hal ini diperkuat
dalam surat Presiden kepada DPR pada tanggal 20 Agustus 1959 No. 2262/HK/59 yang
menyatakan bahwa sejak berlakuknya kembali UUD 1945 dikenal bentuk peraturan negara yang
baru, disamping bentuk peraturan negara yang dikenal dalam UUD 1945. Jadi sejak 20 Agustus
1959 ada 5 peraturan negara yang urutannya
Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan Mentri dan keputusan menteri.

dpr.go.id 10