Page 20 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 20
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960
mengakibatkan segala tugas dan pekerjaan anggota DPR hasil
pemilu 1955 dihentikan. Penpres No. 3 mulai berlaku sejak tanggal 5
Maret 1960. Presiden Soekarno, menindaklanjuti pembubaran DPR
hasil pemilu 1955 dengan mengeluarkan Penetapan Presiden No 4
tahun 1960 yang mengatur tentang susunan dan komposisi Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). DPR-GR ditetapkan
Presiden Soekarno sebagai pengganti DPR hasil pemilu 1955. DPR GR
dilantik di Istana Negara pada tanggal 25 Juni 1960 dengan amanat
Presiden. Hal tersebut menandakan bahwa DPR-GR merupakan “tool”
DPR GR dilantik pemerintah dan siap digantikan kapan pun.
18
di Istana Negara Para anggota DPR-GR ditunjuk oleh Presiden Soekarno dengan
tidak lagi memperhatikan perimbangan kekuatan partai politik
pada tanggal 25 atau organisasi hasil pemilu 1955, namun berdasarkan golongan
Juni 1960 dengan yaitu kalangan Nasionalis, Islam, Komunis, Kristen, Katolik, dan
amanat Presiden. golongan fungsional. Oleh karena itu, anggota DPR-GR terdiri atas
dua kelompok besar, yaitu partai dan golongan fungsional. Anggota
Hal tersebut DPR-GR sebanyak 283 orang dengan perincian: 130 orang anggota
menandakan berdasarkan kepartaian, sedangkan 153 berdasarkan golongan
bahwa DPR-GR fungsional yang terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan
udara, kepolisian negara, buruh, tani, tokoh Islam, pemuda, wanita,
merupakan “tool” dan cendikiawan. Tugas utama anggota DPR-GR adalah melaksanakan
pemerintah dan Manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat dan melaksanakan
siap digantikan Demokrasi Terpimpin.
Sikap Presiden Soekarno yang membubarkan DPR dan
kapan pun. membentuk DPR-GR memunculkan reaksi dari berbagai pihak.
Kelompok ini membentuk Liga Demokrasi yang dipimpin oleh Imron
Rosyadi dari NU. Liga Demokrasi ini didukung oleh tokoh-tokoh yang
mewakili beberapa partai politik seperti NU, Partai Katolik, partai
Masyumi, Partindo, IP-KI, dan PSI. Selain itu, juga datang reaksi dari
perorangan di antaranya dari Mr Sartono sebagai mantan Ketua DPR
hasil pemilu 1955 dan juga dari Ishaq Tjokroadisurjo yang merupakan
tokoh PNI. Selain kedua tokoh tersebut, juga datang penolakan dari
Sutomo (Bung Tomo) dari Partai Rakyat Indonesia, yang mengirinkan
surat kepada Mahkamah Agung pada 22 Juni 1960 terkait dengan
tindakan kabinet yang dipimpin Soekarno yang melakukan pelanggaran
terhadap UUD 1945 dan pembubaran Parlemen Indonesia hasil
pemilihan umum 1955. 19
18 Anhar Gonggong, Musa Asy’ari (eds), 60 tahun Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi, Jakarta:
Kominfo, 2005. Hlm.77-78.
19 Anhar Gonggong, Musa Asy’ari (eds), 60 tahun Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi, Jakarta:
Kominfo, 2005. Hlm.77-78.
dpr.go.id 12
