Page 21 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

PEND AHUL U AN

Kritik juga disampaikan oleh Mohammad Hatta ketika
memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
melalui tulisannya yang berjudul Demokrasi Kita dalam Majalah Panji
Masyarakat. Inti tulisan Hatta dalam majalah tersebut terkait dengan
tindakan-tindakan Presiden Soekano, tugas-tugas DPR sampai pada
pengamatan Hatta terkait dengan adanya krisis demokrasi, yaitu
demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaannya, lupa syarat
hidupnya, dan hanya menjadi anarki yang lambat laun akan digantikan
dengan diktator. 20
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama yang
akan dibahas dalam buku ini adalah bagaimana dinamika DPR-GR
dalam pengembangan pemikiran dan pembangunan politik bangsa
dalam kehidupan berdemokrasi melalui legislatif. Dengan demikian,
tulisan ini akan diawali dengan pembahasan DPR-GR sebagai wajah
baru parlemen Indonesia. Pada bagian ini dibahas proses peralihan
dari DPR hasil pemilu ke DPR GR. Lebih detail pada bagian ini dibahas
tentang DPR pada masa proses peralihan demokrasi, pembubaran
DPR-GR yang dipicu penolakan anggaran pendapatan belanja negara
1960. Pembubaran DPR hasil pemilu memicu respons dari tokoh-tokoh
politik dengan membentuk Liga Demokrasi. Kajian lain dari bab ini
adalah menjelaskan terkait dengan wajah baru DPR Indonesia. Bagian
ini ditutup dengan peraturan tata tertib DPR-GR.
Bab lain yang dibahas dalam buku ini adalah dari wakil
rakyat menjadi pembantu Presiden. Pembahasan diawali dengan
pemandangan umum untuk mengantarkan pada isi yang membahas
kedudukan DPR menurut UUD 1945. Selain itu, diperjelas juga dengan
adanya penjelasan kedudukan, tugas, dan wewenang DPR-GR. Pada
Kritik juga bagian ini juga dikaji terkait dengan dinamika dan kajian kejadian
disampaikan oleh bersejarah, seperti Irian Barat dan Malaysia.
Pada bab berikutnya dibahas terkait dengan konstelasi politik
Mohammad Hatta
di Parlemen masa Demokrasi Terpimpin. Bagian ini akan menjelaskan
ketika memberikan piramida kekuatan politik di parlemen. Penyederhanaan parta-partai,

penilaian terhadap lahirnya Liga demokrasi dan juga pembahasan Barisan pembela
pelaksanaan Soekarno, pembubaran PSI dan Masyumi, dan adanya beberapa hasil
perundangan dari DPR-GR dan kebijakan sesudahnya.
Demokrasi
Bab berikutnya membahas DPR-GR dan kebijakan pada masa
Terpimpin ,,, Demokrasi Terpimpin. Terkait dengan kondisi objektif, DPR-GR,

20 Anhar Gonggong, Musa Asy’ari (eds), 60 tahun Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi, Jakarta:
Kominfo, 2005. Hlm.79

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 13
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018