Page 26 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

menyinggung “pertengkaran” yang berlangsung dalam politik
kepartaian. Bagi Hatta, pertengkaran dalam soal-soal politik menjadi
penghambat pembangunan. Oleh karena itu, Hatta mengajak
masyarakat agar “…jangan suka memperhatikan percekcokan politik
yang timbul, tetapi mulai sajalah bekerja membangun negara…”.
22
Lebih lanjut, beberapa minggu kemudian, Mohammad Hatta bahkan
menyatakan bahwa pemilihan umum tahun 1955 telah memperbesar
perpecahan dan menyebabkan pemerintahan menjadi terlampau
Jakarta Sentris.
23
Disebabkan oleh usul dalam pidato Soekarno yang mengajak
agar partai-partai membubarkan diri, partai-partai yang merupakan
representasi kekuatan politik di DPR segera saja bereaksi, tentu dengan
suara beragam. Masyumi, terang-terangan menolak. Partai Murba,
yang hanya mempunyai kemungkinan kecil untuk dapat mencapai
kekuasaan dalam sistem parlementer, memuji gagasan Soekarno dan
membuat ikatan yang lebih erat dengan Presiden. PKI, yang terutama
mencari perlindungan, mendukung Presiden tetapi dengan tetap
berharap bahwa partai-partai politik tidak dihapuskan. Sementara

Disebabkan oleh itu, NU dan PNI, yang tertarik pada gagasan Soekarno, tetapi akan
usul dalam pidato menderita banyak kerugian jika sistem parlementer dihapuskan,
bersikap mendua.
24
Soekarno yang Tajuk Rencana Suluh Indonesia, misalnya, menulis tentang
mengajak agar kekecewaan banyak pihak, khususnya orang-orang partai, terhadap

partai-partai usulan presiden untuk mengubur partai-partai. Namun di sisi lain,
membubarkan tulisan dalam koran corong PNI ini menyatakan pula kegembiraan
karena presiden telah memiliki konsepsi yang akan dipadukan dengan
diri, partai-partai pendapat golongan lain, dengan tetap berharap partai-partai menjadi

yang merupakan pihak yang mendapat kesempatan pertama diajak bicara. 25

representasi kekuatan Akan tetapi, “kehebohan” mengenai keberadaan dan pembubaran
politik di DPR segera partai politik ini nyatanya tetap tidak mempengaruhi pelaksanaan
sidang-sidang di DPR. PPara wakil rakyat di DPR, satu masa dengan
saja bereaksi Soekarno mengajukan usulannya, tetap menjalani masa-masa sidang

membahas beberapa penyusunan RUU, antara lain RUU pembentukan
provinsi Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimatan
Timur, serta baru menyelesaikan sidang yang menelurkan secara
aklamasi pernyataan terima kasih kepada lima belas negara yang telah

22 Suluh Indonesia, 27 Oktober 1956, hlm.1
23 Suluh Indonesia, 16 November 1956, hlm. 1
24 Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008, Jakarta : Serambi, 2010, hlm. 528
25 Suluh Indonesia, 24 November 1956, hlm 2

dpr.go.id 20